Wamenkum Ingatkan Risiko Regulasi Kemasan Rokok Tabrak UU Merek

Arahan News - Home Nasional Ekonomi Bola Otomotif Entertainment Tekno Gaya Hidup Sport Indeks

Trending

‹

serum

sunscreen

piala dunia 2026

pemprov sulsel

ekonomi

roy suryo tersangka

kode redeem

sengketa lahan

zodiak

motor baru

›

Home

News

Nasional

Jadikan Sumber Pilihan

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

Muhamad Yasir, Adiyoga Priyambodo

Muhamad Yasir

Adiyoga Priyambodo

Selasa, 07 Juli 2026 | 22:45 WIB

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej memperingatkan RPMK penyeragaman kemasan rokok berpotensi melanggar UU Merek dan Desain Industri nasional.

Kebijakan penyeragaman kemasan rokok tersebut harus melibatkan koordinasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih regulasi dan ketidakpastian hukum.

GAPPRI khawatir regulasi ketat tersebut akan menurunkan produktivitas industri dan meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Suara.com - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengingatkan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berpotensi berbenturan dengan Undang-Undang Merek dan Desain Industri.

Menurutnya, kebijakan penyeragaman kemasan rokok tidak bisa dipandang semata-mata dari aspek kesehatan.

Peringatan itu disampaikan Edward dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengaturan Standarisasi Kemasan dalam Perspektif UU Merek dan Desain Industri yang digelar Universitas Brawijaya.

RPMK tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur penyeragaman huruf, bentuk, hingga penggunaan warna Pantone 448C pada kemasan rokok.

Edward menilai kebijakan tersebut harus disusun dengan melibatkan berbagai sektor agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

"Isu kunci adalah dinamika regulasi kesehatan dapat selarasan dengan kepastian hukum. Karena ada resiko overlapping kewenangan. Jika dilihat, arah kebijakan penyeragaman kemasan, harus lintas sektor. Bukan sekadar melibatkan kesehatan, namun juga perdagangan, perindustian, dan perlindungan hak kekayaan intelektual," ujarnya, dikutip Selasa (7/7/2026).

Ia menegaskan, regulasi mengenai zat adiktif tetap harus menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kepastian hukum bagi dunia usaha, termasuk perlindungan terhadap hak atas merek dagang.

"Jangan sampai over regulation dan menjadi kebijakan tanpa dasar dampak. Rancangan aturan penyeragaman kemasan jangan sampai bertentangan dengan hak kekayaan intelektual," paparnya.

Edward juga mengingatkan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan hanya bersifat teknis dan tidak boleh melampaui kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.