Menko Yusril: Krisis Etika Bangsa dan Penegakan Hukum
Sumber Foto: Mozaik Islam
Hukum

Menko Yusril: Krisis Etika Bangsa dan Penegakan Hukum

Arahan News - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemasyarakatan RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan bahwa masalah utama bangsa Indonesia saat ini terletak pada krisis etika peradaban, bukan hanya lemahnya regulasi hukum. Pernyataan ini disampaikan dalam acara peluncuran dan bedah buku di Auditorium Harun Nasution, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Awal Kejadian

Dalam forum yang dihadiri oleh akademisi, ulama, birokrat, dan mahasiswa, Yusril membahas kembali hubungan antara hukum, demokrasi, agama, dan moralitas publik. Ia menegaskan bahwa negara yang hanya mengandalkan hukum tertulis tanpa kesadaran etis akan kesulitan menghadirkan keadilan substantif.

Perkembangan

Yusril mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Kehakiman, di mana ia memperkuat berbagai perangkat hukum untuk memberantas kejahatan, termasuk korupsi. Meski regulasi telah diperketat, praktik penyimpangan masih terjadi. Ia menekankan bahwa masalah ini bersumber dari kurangnya etika peradaban di masyarakat.

Dalam pandangannya, demokrasi tidak hanya berdiri atas konstitusi dan mekanisme politik, tetapi memerlukan individu yang sadar etis agar kekuasaan tidak menyimpang. Yusril merujuk pada pemikiran Mohammad Natsir yang menekankan pentingnya nilai agama dalam kehidupan bernegara, menegaskan bahwa agama juga merupakan sumber moral dalam menjalankan amanah publik.

Kondisi Terakhir

Yusril berharap Kementerian Agama di bawah Prof. Nasaruddin Umar dapat berperan lebih strategis dalam membangun karakter bangsa. Kegiatan peluncuran buku tidak hanya mengenang perjalanan intelektual Nasaruddin, tetapi juga menjadi upaya untuk menghidupkan tradisi literasi dan budaya intelektual di perguruan tinggi.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Prof. Asep Saepudin Jahar, menilai peluncuran buku ini sebagai momentum penting untuk memperkuat tradisi intelektual. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengajak sivitas akademika untuk menjadikan kampus sebagai pusat gagasan besar dan mengingat kembali tradisi intelektual Ciputat yang pernah ada. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk jajaran pimpinan Kementerian Agama dan para akademisi.