Pemkab Bursel Kolaborasi dengan Kemenkum Maluku Tingkatkan Regulasi dan Layanan Hukum

Arahan News - RRI.CO.ID, Ambon - Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) memperkuat sinergi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku guna mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah dan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), melalui kunjungan Sekretaris Daerah Kabupaten Bursel, Hadi Longa di Ambon, Kamis 19 Februari 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Kepala Kantor Wilayah itu diterima langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku, Saiful Sahri didampingi jajaran divisi terkait. Koordinasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat harmonisasi produk hukum daerah serta optimalisasi layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

Kakanwil Saiful Sahri menegaskan, kualitas regulasi daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan. Menurutnya, harmonisasi, evaluasi regulasi, serta penyusunan peraturan yang responsif dan tidak tumpang tindih menjadi indikator utama dalam peningkatan nilai IRH.

“Regulasi yang berkualitas akan melahirkan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, penguatan IRH harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas pembentukan tim kerja, penyusunan rencana aksi terukur, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna mendongkrak capaian IRH Kabupaten Bursel.

Saiful Sahri menambahkan, optimalisasi Posbankum turut menjadi perhatian. Layanan ini dinilai penting untuk memastikan akses konsultasi dan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang mampu.

"Sebagai bentuk dukungan, Kanwil Kemenkum Maluku menyatakan kesiapan memberikan pendampingan teknis, asistensi, dan fasilitasi agar peningkatan IRH serta penguatan Posbankum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Bursel, Hadi Longa menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk terus meningkatkan kualitas regulasi daerah sekaligus memperkuat layanan bantuan hukum sebagai bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan.