Penulis

Smart Newsroom

[email protected]

Mendagri Fasilitasi Kesepakatan Pengelolaan Pulau Kawi-Kawia

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka...

ORI Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp130,26 Miliar di 2025

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) berhasil menyelamatkan potensi kerugian masyarakat di sektor ekonomi sebesar Rp130,26 miliar sep...

SMA Unggul Garuda Ditetapkan untuk Tingkatkan SDM Sains dan Teknologi

NasionalJAKARTA – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) Un...

Survei JSI: 80,9% Warga Gowa Puas dengan Kinerja Pemkab Hati Damai

Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang dan Darmawangsyah Muin. Foto: SINDO Makassar/Herni AmirCommentShareGOWA - Satu tahun masa kepemi...

Bahlil Lahadalia Berpotensi Menjadi Favorit dengan Gaya Komunikasi yang Santun

Jakarta (ANTARA) - Analis komunikasi politik Hendri Satrio mengutarakan Bahlil Lahadalia bisa saja menjadi favorit masyarakat jika dia mengubah cara k...

Prediksi Film-Film Unggulan Hollywood 2026

RRI.CO.ID, Surakarta - Tahun 2026 diperkirakan menjadi salah satu periode paling penuh energi bagi dunia perfilman Hollywood. Sejumlah judul besar dar...

Reformasi Aturan Penahanan dalam KUHAP 2025: Kewenangan dan Ketentuan Baru

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang mengalami perubahan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi...

Bank Indonesia Siapkan Pembelian SBN Rp173,4 Triliun untuk Stabilitas Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia — Bank Indonesia akan melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah yang jatuh tempo tahun 2026 sebesar Rp173,4 t...

Perjanjian Dagang AS Larang Pajak Layanan Digital di RI

Indonesia tidak diperkenankan mengenakan pajak layanan digital atau pungutan serupa yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan asal AS.

CORE Desak Pemerintah Tinjau Ulang Kesepakatan Dagang dengan AS

CENTER on Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang hasil kesepakatan dagang Amerika Serikat dan Indonesia. Menur...