TNI Kerahkan Korpasgat untuk Amankan Bandara di Morowali

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah mengerahkan Korps Pasukan Gerak Cepat (Korpasgat) untuk melakukan pengamanan terhadap bandara di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebutkan adanya bandara yang tidak memiliki perangkat negara.

Kapuspen Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah, menjelaskan bahwa TNI berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam memastikan semua fasilitas strategis nasional berada dalam pengawasan negara. "TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan. Kami telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan bandara tersebut sebagai objek vital nasional," ungkap Freddy.

Freddy juga menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan operasional seluruh fasilitas udara di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini mencakup aspek perizinan, pengawasan, dan keamanan.

Menanggapi kritik dari Menteri Pertahanan, Dedy Kurniawan, Juru Bicara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), menegaskan bahwa bandara IMIP telah resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan dan operasionalnya diawasi oleh Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. "Bandara IMIP dikelola sesuai regulasi dan pengoperasiannya diawasi secara rutin. Status bandara dapat dicek di situs Kementerian Perhubungan," kata Dedy.

Pernyataan Menhan Sjafrie mengenai bandara tersebut mengemuka setelah ia melakukan peninjauan di lokasi pertambangan di Morowali. Dalam kunjungannya, Sjafrie menyoroti adanya anomali terkait regulasi yang dapat membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama mengingat lokasi bandara yang dekat dengan jalur laut strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III.

Menhan menekankan perlunya deregulasi dan peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di titik-titik krusial nasional. Ia juga mengingatkan seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menindak kegiatan ilegal yang dapat merugikan kekayaan nasional. Sjafrie berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI, menegaskan bahwa tidak boleh ada "republik dalam republik" dan semua ketentuan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang.