DPRD Jabar Tolak Pemberlakuan SPP di Sekolah Negeri

Arahan News - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah negeri. Ia menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin pendidikan gratis selama 12 tahun, sehingga biaya pendidikan tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat.

Awal Kejadian

Ono Surono menyampaikan pandangannya dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (17/7/2026). Ia menilai bahwa perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada penguatan anggaran pendidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, agar seluruh kebutuhan sekolah negeri dapat terpenuhi.

Perkembangan

Ia mengungkapkan pentingnya APBD Provinsi Jabar untuk memenuhi beragam kebutuhan sekolah negeri, termasuk ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, tempat ibadah, serta kesejahteraan guru. Selain itu, Ono menekankan bahwa Undang-Undang telah mengamanatkan alokasi minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana tanpa memberlakukan SPP yang membebani orang tua siswa.

Ono juga menanggapi usulan yang menyebutkan SPP hanya akan dikenakan pada masyarakat dalam kategori desil 6 hingga desil 10. Ia menilai pendekatan ini tidak tepat, mengingat validitas data kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah di lapangan. Menurutnya, banyak warga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan sosial meskipun termasuk dalam kategori tersebut.

Kondisi Terakhir

Ono mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan lebih besar kepada sekolah swasta agar dapat meningkatkan kualitas fasilitas tanpa membebankan biaya kepada peserta didik. Ia berharap wacana pemberlakuan SPP di sekolah negeri tidak berlanjut menjadi kebijakan resmi dan menekankan pentingnya memastikan anggaran pendidikan dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah di Jawa Barat.