Polemik PT Indonesia Morowali Industrial Park: Isu Kedaulatan dan Tanggapan Luhut Binsar Pandjaitan

Pendahuluan

Keberadaan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi sorotan publik, terutama terkait isu lingkungan dan kedaulatan ekonomi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan mengenai situasi ini yang dinilai semakin kompleks.

Profil IMIP

IMIP merupakan kawasan industri terbesar di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pengolahan nikel dan pemasok utama untuk industri stainless steel serta baterai kendaraan listrik. Sebanyak 49,69 persen sahamnya dimiliki oleh Shanghai Decent Investment Group, yang merupakan anak perusahaan dari Tsingshan Holding Group, salah satu produsen baja terbesar di dunia dari Tiongkok.

Polemik "Negara dalam Negara"

Belakangan, IMIP mendapat kritik tajam dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, yang menyebut keberadaan bandara di kawasan tersebut sebagai bentuk "negara dalam negara". Bandara IMIP yang tidak dilengkapi dengan petugas Imigrasi dan Bea Cukai dinilai berpotensi mengganggu kedaulatan ekonomi, terutama karena letaknya yang berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan III.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” ujar Sjafrie.

Status Bandara IMIP

Isu mengenai status dan izin operasional Bandara IMIP juga mencuat. Sebelumnya, bandara ini sempat berstatus internasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan KM 38 Tahun 2025. Namun, pada 13 Oktober 2025, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengeluarkan keputusan baru yang menyatakan bahwa hanya Bandara Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang dapat melayani penerbangan internasional.

Pernyataan Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo juga terlibat dalam polemik ini. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meresmikan Bandara IMIP, melainkan Bandara Maleo. Jokowi menyatakan bahwa ia merasa sering disalahkan atas dampak negatif dari kebijakan yang tidak sesuai.

Tanggapan Luhut Binsar Pandjaitan

Menanggapi polemik tersebut, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas pengembangan investasi di Indonesia, termasuk IMIP. Ia menjelaskan bahwa kawasan industri ini sudah mulai dibangun pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan baru disahkan pada masa Jokowi. Luhut menekankan bahwa keputusan untuk melakukan hilirisasi nikel adalah hasil koordinasi yang matang, dan pendapatan dari sektor ini telah meningkat signifikan.

Klarifikasi Isu Negara dalam Negara

Luhut juga menjawab kritik terkait status IMIP sebagai "negara dalam negara". Ia menjelaskan bahwa telah ada koordinasi dengan utusan Presiden Tiongkok untuk memastikan bahwa IMIP tidak melanggar hukum yang berlaku. Menurutnya, izin untuk bandara tersebut tidak pernah diberikan untuk melayani penerbangan internasional dan hanya berfungsi untuk penerbangan domestik.

Pernyataan Penutup

Dalam situasi ini, Luhut menegaskan bahwa keputusan pembangunan IMIP tidak diambil secara sepihak oleh Presiden Jokowi. Ia menantang pihak-pihak yang meragukan keputusan tersebut untuk berdiskusi lebih lanjut, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil tidak berpihak pada negara manapun, melainkan untuk kepentingan Indonesia.