Pernyataan Kontroversial Ajudan Trump Mengenai Greenland

Washington DC, KOMPAS.com - Dalam sebuah wawancara yang diadakan pada Senin (5/1/2026), Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih Bidang Kebijakan, menyatakan bahwa tidak ada negara yang berani melawan Amerika Serikat (AS) jika Washington memutuskan untuk merebut Greenland. Pernyataan ini muncul di tengah upaya Presiden Donald Trump yang kembali mengekspresikan keinginannya untuk menguasai pulau Arktik yang kaya sumber daya mineral tersebut, yang saat ini secara de facto berada di bawah kendali Denmark.

Miller menegaskan bahwa posisi resmi pemerintah AS adalah menjadikan Greenland sebagai bagian dari wilayahnya. "Ini adalah posisi formal Washington bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS," ungkapnya dalam wawancara yang disiarkan oleh CNN.

Pernyataan ini juga dilontarkan setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Dalam wawancaranya, Miller mempertanyakan dasar klaim Denmark atas Greenland, yang telah menjadi bagian dari Kerajaan Denmark selama ini. Ia menanyakan, "Apa dasar klaim teritorial mereka? Apa dasar menjadikan Greenland sebagai koloni Denmark?"

Miller menambahkan bahwa posisi AS sebagai kekuatan utama dalam NATO membuat Greenland menjadi lokasi yang strategis untuk kepentingan pertahanan di kawasan Arktik. "Untuk mengamankan kawasan Arktik, melindungi dan membela NATO serta kepentingan NATO, jelas Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS," jelasnya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menganeksasi Greenland, Miller menyatakan bahwa pembicaraan tentang operasi militer di pulau tersebut tidak diperlukan. "Tidak ada kebutuhan untuk memikirkan atau membicarakan operasi militer di pulau Arktik itu," ujarnya tegas.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tidak akan ada perlawanan bersenjata terhadap AS terkait isu Greenland. "Tidak ada seorang pun yang akan melawan AS secara militer terkait masa depan Greenland," tutup Miller.

Miller dikenal sebagai arsitek sejumlah kebijakan Trump, termasuk sikap keras terhadap imigrasi dan agenda domestik lainnya.