PDI-P Serukan Perlunya Negara Melindungi Kepentingan Rakyat dari Pemodal Besar

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan pentingnya peran negara dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dari dominasi pemodal besar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P yang diadakan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, pada Senin (12/1/2026).

Ketua DPD PDI-P Aceh, Jamaluddin Idham, membacakan 21 rekomendasi hasil rakernas yang menekankan bahwa negara harus aktif dalam menjaga kesejahteraan umum dan tidak boleh dikuasai oleh kepentingan ekonomi yang monopolistis. "Negara harus hadir secara aktif dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh Rakyat Indonesia," ujarnya.

Jamaluddin menambahkan bahwa keberpihakan PDI-P kepada kelompok masyarakat seperti petani, nelayan, buruh, masyarakat adat, pekerja informal, rakyat miskin kota, pelaku UMKM, perempuan, dan generasi muda merupakan bagian dari komitmen partai untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekologis.

Selain itu, PDI-P juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas produksi di sektor pangan dengan memberikan dukungan terhadap petani dan nelayan. Rekomendasi tersebut mencakup pengembangan riset dan inovasi di bidang pangan, perlindungan harga pokok produk pangan, dan perlindungan lahan pertanian produktif. Jamaluddin juga menekankan perlunya melindungi benih hasil pemuliaan petani serta mempromosikan pemanfaatan pangan lokal.

Dalam pidato penutupan Rakernas, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa pemerintahan bukanlah musuh, melainkan objek kritik yang sah dalam sistem demokrasi. Megawati menyatakan bahwa PDI-P berperan sebagai partai penyeimbang dalam pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Demokrasi yang sehat menuntut keseimbangan kekuasaan. Kita harus memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat," kata Megawati. Ia juga menekankan pentingnya peran partai dalam menjaga arah demokrasi dan kepentingan rakyat, terutama di tengah situasi politik yang didominasi oleh koalisi besar.