PDI-P Dukung Penerimaan Bantuan Asing untuk Penanganan Bencana di Sumatera

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendorong pemerintah untuk tetap membuka kesempatan bagi penerimaan bantuan kemanusiaan dari luar negeri, khususnya untuk penanganan bencana yang terjadi di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menekankan bahwa kemanusiaan bersifat universal dan tidak mengenal batas negara. Ia menyatakan, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kepada negara lain yang mengalami bencana. "Sebenarnya kemanusiaan itu universal. Kemanusiaan itu tidak berbicara tentang negara. Ketika ada warga dunia yang menjadi korban, Indonesia juga aktif membantu," ujarnya saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Senin (29/12/2025).

Hasto menambahkan bahwa bantuan yang ditawarkan oleh negara lain sebaiknya diterima, karena dapat sesuai dengan kebutuhan para korban bencana di Sumatera. "Berbagai pintu-pintu kemanusiaan dari bangsa-bangsa lain itu juga sebaiknya dari apa yang dilaporkan dari tim relawan kami itu sebaiknya untuk dapat dibuka," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa sikap terbuka Indonesia terhadap bantuan asing bukanlah kesalahan, melainkan mencerminkan prinsip kemanusiaan yang tidak terikat oleh wilayah atau kepentingan politik. "Karena Indonesia juga aktif memberikan bantuan-bantuan ke negara-negara lain ketika rakyatnya menjadi korban. Jadi universal sifatnya, tidak mengenal batas karena itu muncul dari hati nurani," kata Hasto.

Sementara itu, pemerintah Indonesia hingga kini belum membuka pintu untuk bantuan asing terkait bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia pada prinsipnya mampu menangani bencana tersebut secara mandiri. "Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini," katanya dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai bantuan medis dari Malaysia juga menimbulkan polemik. Ia menyebutkan bahwa bantuan medis senilai kurang dari Rp1 miliar yang dikirim dari Malaysia tidak sebanding dengan sumber daya penanggulangan bencana yang dimiliki Indonesia.