PBNU Pertimbangkan Kembalikan Konsesi Tambang ke Negara

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, mengungkapkan kemungkinan bagi organisasi tersebut untuk mengembalikan konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah podcast yang tayang di YouTube Kompas.com pada Rabu (3/12/2025).

Rahmat menjelaskan bahwa pengembalian konsesi tersebut dapat dilakukan jika PBNU mendapatkan konsesi lain yang lebih sesuai dengan agenda jangka panjang organisasi. "Artinya kalau kita mengembalikan tambang ini ke negara, kemudian kita meminta konsesi lain yang lebih relevan dengan kita, sejalan dengan agenda-agenda kita ke depan, saya kira pemerintah sekarang jauh lebih terbuka," ujarnya.

Dia juga menekankan pentingnya pendampingan dari pemerintah terkait konsesi tambang. Menurutnya, sektor pertambangan bukanlah bidang inti PBNU, sehingga diperlukan asistensi yang lebih mendalam dalam pengelolaannya. "Ketika pemerintah memberikan ini, itu jangan dilepas begitu saja. Itu tidak bisa langsung dilepas, harus ada pendampingan, harus ada asistensi lebih dalam. Kan industri ini bukan core-nya PBNU. PBNU-nya kan tidak mengerti," jelasnya.

Rahmat menambahkan bahwa keputusan yang diambil oleh PBNU mengenai tambang akan menjadi catatan sejarah bagi generasi Nahdlatul Ulama di masa depan. Ia mengkhawatirkan bahwa isu lingkungan dan peradaban akan terus menjadi perhatian publik terhadap NU, dan kegagalan dalam mengelola konsesi tambang dapat menimbulkan preseden buruk bagi organisasi. "Ya ini akan jadi beban sejarah buat generasi NU ke depan. Jadi ke depan kalau generasi NU itu bicara soal lingkungan, bicara soal peradaban, itu akan jadi bahan cibiran," kata Rahmat.

Obrolan lengkap mengenai topik ini dapat disimak dalam podcast Gaspol! yang tayang perdana pada hari yang sama pukul 20:15 WIB.