Menganalisis Peluang Proyek Kereta Lintas Tiga Negara Menuju Ibu Kota Nusantara

NUSANTARA, KOMPAS.com - Proyek ambisius untuk membangun jaringan kereta yang menghubungkan Brunei, Malaysia, dan Indonesia di Pulau Kalimantan mulai dibahas. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur di kawasan tersebut, terutama seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Proposal ini diajukan oleh Menteri Transportasi Sarawak, YB Dato Sri Lee Kim Shin, serta sebelumnya oleh perusahaan swasta Brunei, BrunEnergy. Mereka menjanjikan konektivitas regional yang lebih baik, namun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dari sisi Indonesia.

Tantangan yang Dihadapi

Menurut pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, realisasi proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai hambatan, baik geografis, finansial, maupun birokrasi. Ia mengungkapkan, "Pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa kerap kali terhambat oleh berbagai tantangan, termasuk dana dan kemauan dari pemerintah."

Urgensi Konektivitas untuk IKN

Dengan IKN yang sedang dibangun, aksesibilitas menjadi sangat penting. Jaringan kereta ini diharapkan dapat menghubungkan wilayah Sarawak dengan IKN secara langsung. Djoko menilai bahwa investasi dari Brunei dan Malaysia dapat mendorong realisasi proyek ini, karena mereka memiliki kepentingan untuk membuka akses ke pusat administrasi dan ekonomi baru di Indonesia.

Geografi dan Jarak yang Menjadi Kendala

Namun, tantangan terbesar bagi proyek ini terletak di Indonesia, terutama terkait jarak dan kondisi geografis. Jarak dari perbatasan Malaysia menuju IKN diperkirakan lebih dari 1.700 kilometer, sedangkan dari Brunei mencapai lebih dari 2.600 kilometer. Selain itu, jalur yang akan dilalui juga melintasi hutan lindung dan pegunungan berbatu, yang akan meningkatkan biaya konstruksi secara signifikan.

Djoko juga membandingkan kesulitan proyek ini dengan pembangunan jalur kereta yang lebih pendek, seperti jalur dari Bandara Sepinggan di Balikpapan ke IKN, yang sepanjang 60 kilometer dan hingga kini belum terwujud.

Pembiayaan dan Dukungan Pemerintah

Masalah pendanaan menjadi salah satu tantangan utama dalam proyek infrastruktur besar di luar Pulau Jawa. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sering kali sulit untuk diterapkan pada proyek berbasis rel. Djoko mengingatkan bahwa jika Indonesia tidak segera bergerak, ada kemungkinan investasi akan dialihkan kepada negara lain, termasuk negara-negara yang mungkin memiliki kepentingan dari China.

Pemerintah juga diharapkan untuk melihat proyek ini sebagai investasi jangka panjang dan pengembangan regional, bukan hanya untuk keuntungan sesaat. Djoko menegaskan pentingnya peran Kementerian Perhubungan dalam koordinasi proyek lintas negara ini, sementara Otorita IKN hanya berwenang di wilayah kota administratif.

Kesimpulan

Proyek kereta lintas tiga negara di Borneo merupakan peluang signifikan bagi Indonesia untuk memperkuat peran sebagai pusat regional dan merealisasikan pembangunan di Kalimantan. Namun, untuk mengubah wacana ini menjadi kenyataan, pemerintah harus menunjukkan komitmen politik yang kuat dan segera mengatasi berbagai hambatan yang ada, serta menjalin kerjasama dengan investor dari Sarawak dan Brunei.