Luhut Tanggapi Kritikan Terkait Status IMIP di Morowali

JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi kritik yang menyebut Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berpotensi menjadi "negara dalam negara". Dalam pernyataannya, Luhut menyampaikan bahwa ia telah melakukan koordinasi langsung dengan Wang Yi, sosok yang ditunjuk oleh Presiden China Xi Jinping, untuk memastikan bahwa operasi IMIP mematuhi hukum dan standar yang berlaku di Indonesia.

“Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh operasi di IMIP tidak melanggar hukum dan tidak ada yang disebut sebagai ‘negara dalam negara’,” jelas Luhut dalam keterangan resminya, Senin (1/12/2025).

Lebih lanjut, Luhut menekankan bahwa koordinasi dengan Wang Yi juga mencakup isu-isu lingkungan dan lainnya. Sejak tahun 2021, ia telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan pengolah nikel asal China yang terbukti merusak lingkungan.

“Saya meminta agar perusahaan-perusahaan industri hilir dari Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan ditindak secara tegas,” tambahnya.

Luhut, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, menjelaskan bahwa IMIP merupakan bagian dari keputusan pemerintah untuk melakukan hilirisasi nikel. Dalam kerjasama investasi tersebut, pemerintah telah meminta agar pihak China memastikan operasional IMIP dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia.

“Ketentuan-ketentuan ini diterapkan untuk semua mitra internasional, termasuk Tiongkok,” klaim Luhut. Beberapa ketentuan yang dimaksud antara lain penggunaan teknologi terbaik dalam hilirisasi nikel, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan industri terintegrasi dari hulu ke hilir, serta transfer teknologi.

Menurut Luhut, investasi di sektor hilirisasi saat ini mencapai total nilai sebesar USD 71 miliar, dengan lebih dari USD 20 miliar dialokasikan untuk Morowali. Ia juga menyebutkan bahwa proyek ini telah menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Kritikan dari Menteri Pertahanan

Sebelumnya, kritik terhadap status IMIP juga datang dari Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Ia menyoroti keberadaan bandara di IMIP yang beroperasi tanpa penjagaan dari aparat negara, termasuk Imigrasi dan Bea Cukai, yang dianggap dapat mengganggu kedaulatan negara.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus menegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie. Menyusul kritik tersebut, Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan elite TNI Angkatan Udara untuk menjaga bandara tersebut.

Selain itu, terungkap bahwa status bandara internasional IMIP telah dicabut oleh Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025, yang diterbitkan pada 13 Oktober lalu, sebelum isu "negara dalam negara" terkait bandara tersebut menjadi sorotan.