KTT Perdana Dewan Perdamaian Digelar, 26 Negara Bergabung, Uni Eropa Tidak Terlibat

Washington DC menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis, 19 Februari 2026. Forum internasional ini dibentuk dengan tujuan untuk mengumumkan strategi dan pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza yang hancur akibat konflik yang berkepanjangan.

Sejumlah sekutu Barat AS memilih untuk tidak terlibat secara aktif dalam pertemuan ini, sementara beberapa negara di Timur Tengah justru bergabung sebagai anggota pendiri Dewan Perdamaian. Pertemuan ini dianggap krusial karena keputusan yang diambil dapat berpengaruh pada dinamika diplomatik serta politik domestik bagi sejumlah pemimpin dunia.

Dalam sebuah pernyataan di platform Truth Social, Trump, yang menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, menyampaikan keyakinannya akan potensi dewan tersebut dengan menyebutnya sebagai "badan internasional paling berpengaruh dalam sejarah." Namun, kritik muncul dari berbagai kalangan yang menilai dewan ini membawa agenda imperialis, terutama karena cakupannya yang luas dan dianggap bersaing dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kontroversi juga terjadi ketika Trump menawarkan kursi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin, keduanya memiliki catatan dugaan kejahatan perang yang sedang diselidiki oleh Mahkamah Pidana Internasional. Netanyahu telah menerima tawaran tersebut, meskipun ia dilaporkan keberatan dengan kehadiran pejabat dari Turkiye dan Qatar dalam struktur eksekutif Gaza.

Agenda Utama Dewan Perdamaian

Fokus utama dari pertemuan ini adalah rencana rekonstruksi Gaza, yang telah mengalami kerusakan parah akibat konflik yang berlangsung. Diharapkan Amerika Serikat akan mengumumkan dana sebesar 5 miliar dolar AS (sekitar Rp 84 triliun) dari negara-negara anggota untuk mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan kembali wilayah tersebut.

Dewan Perdamaian juga akan membahas pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas mengawasi keamanan di Gaza, sejalan dengan rencana 20 poin yang diajukan oleh pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang. Rencana tersebut mencakup langkah-langkah seperti gencatan senjata bertahap, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan pemerintahan teknokratik sementara di wilayah Palestina.

Board of Peace pertama kali diperkenalkan secara resmi dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu, dengan Jared Kushner, menantu Trump dan anggota eksekutif dewan, mempresentasikan visi rekonstruksi Gaza yang ambisius, termasuk pengembangan resor pantai dan gedung pencakar langit. Namun, gagasan ini telah menuai kritik dari kelompok advokasi Palestina yang menyebutnya sebagai bentuk imperialisme.