KTT Perdana Dewan Perdamaian: 26 Negara Bergabung, Uni Eropa Menjaga Jarak

Washington D.C. menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana Dewan Perdamaian, yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Kamis (19/2/2026). Forum internasional ini bertujuan untuk mengumumkan strategi dan pendanaan untuk rekonstruksi Gaza yang terdampak perang.

Dalam KTT ini, 26 negara telah bergabung sebagai anggota pendiri, sementara sejumlah sekutu Barat AS memilih untuk menjaga jarak. Beberapa negara Timur Tengah, di sisi lain, mengambil langkah untuk bergabung sebagai bagian dari inisiatif ini.

Trump, yang menjabat sebagai ketua dewan tanpa batas waktu, menyatakan keyakinannya akan potensi dewan ini. Dalam unggahan di platform Truth Social, ia menekankan bahwa Dewan Perdamaian akan menjadi badan internasional yang paling berpengaruh dalam sejarah.

Namun, kritik terhadap dewan ini terus bermunculan. Beberapa pihak menilai bahwa dewan ini membawa agenda imperialis, terutama karena cakupannya yang dinilai meluas dan berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontroversi juga muncul setelah Trump menawarkan kursi kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang keduanya sedang diburu oleh Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang.

Hingga saat ini, Netanyahu telah menerima tawaran tersebut, meskipun ia menyatakan keberatan terhadap kehadiran pejabat dari Turkiye dan Qatar dalam struktur eksekutif yang mengawasi Gaza.

Agenda Utama Dewan Perdamaian

Fokus utama KTT ini adalah rencana untuk merekonstruksi Gaza yang hancur akibat konflik yang berkepanjangan. Diperkirakan, Amerika Serikat akan mengumumkan dana sebesar 5 miliar dollar AS (sekitar Rp 84 triliun) dari negara-negara anggota untuk mendukung upaya kemanusiaan dan pembangunan kembali wilayah tersebut.

Dewan Perdamaian juga akan membahas pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional yang bertugas mengawasi keamanan Gaza, sesuai dengan rencana 20 poin pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang. Rencana tersebut mencakup gencatan senjata bertahap, pelucutan senjata Hamas, dan pembentukan pemerintahan teknokratik sementara di wilayah Palestina.

Board of Peace pertama kali diperkenalkan secara resmi pada Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos bulan lalu. Jared Kushner, menantu Trump dan anggota eksekutif dewan, mempresentasikan visi rekonstruksi Gaza yang mencakup pembangunan resor pantai dan gedung pencakar langit—gagasan yang dikecam oleh beberapa kelompok advokasi Palestina sebagai bentuk imperialisme.

Trump juga mengungkapkan bahwa negara-negara anggota telah berkomitmen untuk mengerahkan ribuan personel ke Pasukan Stabilisasi Internasional serta polisi lokal untuk menjaga keamanan dan perdamaian di Gaza. Menurut estimasi PBB, biaya untuk pembangunan kembali wilayah Palestina yang hancur diperkirakan mencapai 70 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.184 triliun).

Awalnya, Dewan Perdamaian dirancang untuk memediasi konflik Israel-Palestina, namun mandatnya kini diperluas untuk menyelesaikan konflik global. Trump menyatakan bahwa dewan tersebut akan menyajikan visi berani untuk warga sipil di Gaza dan memperluas kontribusinya untuk perdamaian dunia.

Eropa Terbelah

Uni Eropa memutuskan untuk tidak bergabung dengan Dewan Perdamaian karena kekhawatiran terkait mandatnya. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menolak hadir, dan negara-negara besar seperti Perancis, Jerman, Inggris, dan Spanyol juga menolak untuk menjadi anggota. Meskipun demikian, Komisioner Mediterania Dubravka Suica hadir sebagai pengamat, sementara Hongaria dan Bulgaria bergabung sebagai anggota, dengan Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban hadir langsung.

Negara-negara lain seperti Italia, Siprus, Yunani, dan Rumania mengirim perwakilan sebagai pengamat, sementara Presiden Rumania Nicusor Dan hadir secara langsung. Pemimpin Gereja Katolik, Paus Leo, juga menolak undangan tersebut, menegaskan bahwa krisis seperti ini seharusnya ditangani oleh PBB.

Menurut Tahani Mustafa dari European Council on Foreign Relations, sekutu Barat AS berupaya mempertahankan tatanan berbasis aturan liberal dan multilateralisme, sementara negara-negara Selatan lebih pragmatis dalam dukungan mereka terhadap Dewan Perdamaian.

Keterlibatan Negara-Negara Timur Tengah dan Asia

Beberapa kekuatan utama di Timur Tengah, termasuk Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Mesir, Arab Saudi, Turkiye, Yordania, Qatar, dan Kuwait, juga bergabung dalam forum ini. Dari Israel, Menteri Luar Negeri Gideon Saar hadir.

Mustafa menyatakan bahwa mitra Timur Tengah berusaha pragmatis demi kepentingan Gaza dan untuk menghentikan pertumpahan darah, meski pada akhirnya ini juga berkaitan dengan memperkuat hubungan mereka dengan AS dan menjaga hubungan baik dengan Trump.

Di sisi lain, negara-negara Timur Tengah memiliki rekam jejak yang tidak selalu mendukung Palestina secara konsisten. Dari Asia Tengah, Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev dan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev hadir. Armenia dan Azerbaijan juga turut bergabung.

Di Asia Tenggara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pertemuan ini, bersama Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam. Pakistan menjadi satu-satunya wakil dari Asia Selatan dengan kehadiran Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Sementara itu, India masih meninjau undangan dan belum memberikan keputusan.