KPK Selidiki Dugaan Penjualan Tanah Negara dalam Proyek Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang dikenal dengan nama Whoosh. Penyelidikan ini mencuat setelah terdapat kecurigaan bahwa oknum tertentu menjual tanah yang seharusnya merupakan milik negara kembali kepada negara dengan harga yang tidak wajar.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa KPK menemukan indikasi adanya penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek tersebut. "Ada oknum-oknum yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (10/11/2025).

Asep menambahkan, tanah-tanah milik negara yang digunakan untuk proyek pemerintah tidak seharusnya dibeli dengan harga pasar, apalagi jika harganya lebih tinggi dari nilai pasar. "Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi," katanya.

Investigasi Pengadaan Lahan

KPK saat ini fokus pada pengadaan lahan untuk proyek Whoosh dan mengusut dugaan penggelembungan anggaran. Asep Guntur Rahayu meminta agar oknum yang terlibat segera mengembalikan keuntungan yang didapat dari proyek pengadaan tanah tersebut. "Misalkan pengadaan lahan yang seharusnya di harga wajarnya 10, lalu dia jadi 100, kan jadi enggak wajar itu. Nah, kembalikan dong, negara kan rugi," tuturnya.

Namun, Asep tidak merinci lokasi spesifik terkait pembebasan lahan untuk proyek Whoosh. "Ini sepanjang ini ya, apakah yang di Halim atau di mana, atau juga di Bandung atau di antara itu, sepanjang itu ya, itu yang sedang kami tangani," ujarnya.

Mulai Diselidiki Sejak Awal 2025

Penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat ini telah dimulai sejak awal tahun 2025. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa informasi lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini belum dapat disampaikan, mengingat penyelidikan dilakukan secara tertutup.

Budi juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi tambahan kepada KPK jika memiliki data terkait dugaan korupsi dalam proyek tersebut. "Tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu mengungkap perkara ini," tuturnya.

Pernyataan Mantan Menteri Koordinator

Dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek Whoosh juga sempat diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud menyatakan bahwa biaya per kilometer proyek kereta cepat tersebut mencapai 52 juta dolar Amerika Serikat, sementara di China hanya 17-18 juta dolar AS.

"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," ujarnya.