Komitmen Lima Negara untuk Mengirim Pasukan ke Jalur Gaza

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Selain Indonesia, empat negara lainnya yakni Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania telah menyatakan komitmen untuk mengirimkan pasukan ke Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan dalam KTT Board of Peace yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC.

Lima negara tersebut akan berpartisipasi dalam misi baru yang dikenal sebagai Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF). Komandan ISF, Jenderal Jasper Jeffers, menyambut baik partisipasi kelima negara ini dalam upaya memulihkan keamanan di Gaza. "Dengan langkah-langkah pertama ini, kita akan membantu menghadirkan keamanan yang dibutuhkan Gaza," ujar Jeffers dalam pertemuan tersebut pada Kamis, 19 Februari 2026.

Setiap negara yang terlibat memberikan kontribusi yang berbeda-beda dalam misi ini. Maroko, melalui Menteri Luar Negeri Nasser Bourita, menyatakan kesiapan untuk mengerahkan petugas kepolisian ke Gaza. Sementara itu, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, mengungkapkan bahwa negaranya akan mengirimkan sejumlah pasukan, termasuk unit medis. Albania juga telah mengonfirmasi partisipasinya setelah kunjungan resmi Perdana Menterinya ke Israel baru-baru ini.

Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania memilih untuk mengambil peran pendukung dengan berkomitmen membantu dalam pelatihan bagi petugas kepolisian Palestina.

Peran Indonesia dalam Misi Internasional

Indonesia memainkan peran yang cukup signifikan dalam misi ini. Jenderal Jeffers menyebutkan bahwa kontingen Indonesia telah diberikan posisi sebagai wakil komandan dalam misi tersebut. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan kesiapan untuk mengerahkan hingga 8.000 personel.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa partisipasi ini bertujuan untuk memastikan ditegakkannya hukum internasional di tengah situasi yang semakin memprihatinkan di Gaza, yang telah menewaskan setidaknya 72.000 orang. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menekankan bahwa pengiriman pasukan ini tidak untuk tujuan perang.

Mandat yang dibawa oleh personel TNI bersifat kemanusiaan, mencakup perlindungan warga sipil, bantuan kesehatan, dan rekonstruksi bangunan. "Pasukan Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan kelompok bersenjata mana pun," tegas pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI.