Ketika Negara Kaya, Namun Kehidupan Warga Kehilangan Makna

Dalam setiap pidato resmi, negara modern seringkali mengedepankan pencapaian ekonomi sebagai simbol kemajuan. Panjangnya jalan tol, luasnya kawasan industri, meningkatnya investasi asing, dan angka pertumbuhan ekonomi yang terus merangkak naik menjadi sorotan utama. Namun, dalam narasi pembangunan ini, terdapat satu pertanyaan mendasar yang sering terabaikan: apakah peningkatan kekayaan dan kekuasaan benar-benar membuat kehidupan manusia lebih bermakna?

Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan teknis yang dapat dijawab dengan grafik atau statistik. Justru, itulah inti dari permasalahan yang dihadapi oleh pembangunan modern.

Negara, Kekayaan, dan Kesalahan Ukuran

Dalam pandangan negara, kekayaan harus dapat diukur dan dilaporkan. Hutan dinilai berdasarkan potensi kayu, laut dihitung dari cadangan mineral, dan tanah direduksi menjadi komoditas. Namun, filosofi Jawa yang mengusung konsep 'sugih tanpa bondo' menolak cara pandang ini. Dalam tradisi ini, kekayaan bukan diukur dari seberapa banyak yang dapat dikuasai, tetapi seberapa sedikit yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat.

Kekayaan yang diperoleh melalui perampasan dan perusakan justru dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan sosial. Ketika negara merayakan pertumbuhan ekonomi sambil menormalisasi penggusuran dan kerusakan lingkungan, ia menunjukkan kemiskinan filosofis. Negara mungkin kaya secara material, tetapi miskin dalam makna.

Pembangunan sebagai Praktik Kekuasaan

Pembangunan seringkali dipresentasikan sebagai proses yang netral dan rasional, dibungkus dalam istilah teknis dan analisis dampak yang sulit diperdebatkan oleh masyarakat awam. Di balik bahasa teknis ini, terdapat praktik kekuasaan yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang dikorbankan. Sering kali, keputusan tersebut diambil jauh dari mereka yang paling terdampak.

Dalam pandangan 'digdaya tanpa aji', kekuasaan yang sejati tidak memerlukan pemaksaan. Sebuah kekuatan yang matang ditandai oleh kemampuannya untuk mendengar dan mengakui batasan. Negara yang terus memaksakan proyek atas nama kepentingan nasional menunjukkan bahwa legitimasinya rapuh dan harus didukung oleh prosedur, bukan kepercayaan.

Korporasi dan Normalisasi Keserakahan

Hubungan antara negara dan korporasi seringkali sangat intim, sehingga sulit membedakan antara kepentingan publik dan kepentingan modal. Kerusakan lingkungan dianggap sebagai risiko yang dapat dikompensasi, sementara penderitaan sosial dianggap sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan. Filosofi Jawa menilai kekuatan semacam ini sebagai kekuatan yang tidak sah.

Kekuatan yang bergantung pada modal dan jaringan politik, namun kehilangan legitimasi moral, pada akhirnya akan runtuh. Meskipun efektif dalam jangka pendek, pendekatan ini bersifat destruktif dalam jangka panjang.

Kearifan Lokal yang Disterilkan

Ironisnya, baik negara maupun korporasi sering mengutip filosofi Jawa dalam pidato dan slogan mereka, namun nilai-nilai tersebut sering kali disterilkan dari daya kritiknya. 'Sugih tanpa bondo' dan 'digdaya tanpa aji' dirayakan sebagai warisan budaya, namun diabaikan sebagai prinsip etika ketika digunakan untuk menilai kebijakan. Ketika filosofi ini menuntut pembatasan kekuasaan, ia dianggap tidak realistis.

Di situlah letak kekuatan filsafat Jawa, yang tidak bertujuan untuk membuat negara nyaman, tetapi justru membuat kekuasaan gelisah secara moral.

Apa yang Hilang dari Pembangunan Kita

Krisis terbesar dalam pembangunan saat ini bukanlah kurangnya teknologi atau investasi, melainkan hilangnya ukuran moral. Kita mampu membangun infrastruktur, tetapi sering kali lupa mempertanyakan siapa yang harus kehilangan rumah. Kita dapat meningkatkan produksi, tetapi abai terhadap kerusakan relasi sosial dan lingkungan.

Filosofi 'sugih tanpa bondo' mengingatkan kita bahwa kehidupan yang baik tidak identik dengan kehidupan yang penuh harta. Kekuasaan yang sah tidak lahir dari dominasi, melainkan dari kepercayaan. Pembangunan yang mengorbankan kehidupan pada akhirnya sedang membangun kehampaan.

Dalam dunia yang terus bergerak cepat, filsafat Jawa mungkin terdengar lambat, namun ia menawarkan keberanian untuk berhenti, membatasi diri, dan bertanya apakah arah yang ditempuh masih layak disebut kemajuan.