Indonesia Siap Kirim 8.000 Tentara ke Gaza Sebagai Pasukan Penjaga Perdamaian

JAKARTA – Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengirim hingga 8.000 personel militer ke Gaza dalam upaya mendukung misi penjaga perdamaian internasional. Langkah ini terkait dengan inisiatif perdamaian Timur Tengah yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menyiapkan satu brigade yang terdiri dari antara 5.000 hingga 8.000 personel untuk kemungkinan penempatan di Gaza. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa semua detail mengenai jumlah dan penempatan masih dalam tahap negosiasi dan belum ada kepastian.

"Kami sudah mulai melatih para tentara yang akan berpotensi menjadi penjaga perdamaian, dengan fokus pada peran medis dan teknik di Gaza," ujar Maruli.

Menurut laporan radio publik Israel, sebuah lokasi di Gaza selatan, antara Rafah dan Khan Younis, telah ditetapkan sebagai barak bagi pasukan Indonesia. Jika rencana ini terwujud, kehadiran pasukan Indonesia akan menjadi yang pertama di Gaza sejak 1967, menempatkan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia di tengah konflik yang kompleks di kawasan tersebut.

Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian

Indonesia telah bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Trump, yang bertujuan untuk membentuk International Stabilization Force (ISF). Dewan ini memiliki mandat dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengamankan wilayah perbatasan di Gaza serta memastikan demiliterisasi daerah tersebut, termasuk pelucutan senjata Hamas. Pertemuan pertama Dewan Perdamaian dijadwalkan akan berlangsung di Washington pada 19 Februari.

Dalam forum Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos, bulan lalu, Jared Kushner, menantu Trump, menyatakan bahwa Gaza akan dikelola sementara oleh pemerintahan teknokrat Palestina, yang akan mengurus urusan harian, termasuk pelucutan senjata Hamas dengan bantuan kepolisian Palestina yang dilatih di Yordania dan Mesir.

Kritik dan Tantangan

Keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian telah menuai kritik dari sejumlah kelompok Islam di Indonesia. Ada reaksi publik yang meluas terkait dengan peran Amerika Serikat dalam konflik di Gaza. Namun, Prabowo berpendapat bahwa Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab untuk membantu menstabilkan Gaza dan mencari solusi dua negara untuk konflik Israel–Palestina.

Sementara itu, beberapa negara Muslim lainnya, termasuk Turkiye dan Pakistan, juga mempertimbangkan pengiriman pasukan namun menegaskan bahwa mereka tidak akan terlibat dalam rencana pelucutan senjata Hamas. Penempatan tentara asing, terutama dari negara Muslim, diperkirakan akan menghadapi penolakan dari kelompok-kelompok ekstremis di Israel, yang menganggap langkah ini sebagai ancaman bagi keberadaan negara Israel.