Ekonom: Indonesia Masih Jauh dari Status Negara Maju, Ini Indikator dan Tantangannya

Perbincangan soal kapan Indonesia bisa menjadi negara maju ramai di media sosial, salah satunya lewat unggahan di Instagram yang membandingkan pembangunan Indonesia dengan perjalanan China. Dalam unggahan tersebut disebutkan China mengumumkan diri sebagai negara maju setelah 24 tahun berstatus negara berkembang.

Di kolom komentar, sejumlah warganet mempertanyakan apakah Indonesia dapat menyusul pencapaian serupa. Sebagian komentar juga menyinggung persoalan tata kelola pemerintahan. Pertanyaan yang kemudian mengemuka: seberapa besar peluang Indonesia menjadi negara maju?

Ekonom: Status negara maju ditentukan banyak indikator

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menegaskan, predikat negara maju tidak ditentukan oleh satu ukuran sederhana. Menurut dia, salah satu indikator penting adalah pendapatan per kapita yang tinggi, yakni di atas 14.000 dollar AS (sekitar Rp 233 juta).

Ia menyebut negara maju umumnya memiliki ekonomi yang terintegrasi dalam rantai pasok global, dengan dominasi sektor tersier seperti jasa modern, teknologi, dan riset. Selain itu, negara maju ditopang kualitas sumber daya manusia (human capital) yang baik, produktivitas tinggi, infrastruktur transportasi dan logistik yang modern, serta institusi hukum dan birokrasi yang bersih.

Menurut Wijayanto, gambaran itu juga bisa dilihat lewat dua pertanyaan sederhana: brand atau produk apa dari negara tersebut yang dikenal dunia, serta universitas mana yang masuk 100 terbaik dunia.

Indonesia dinilai masih jauh dari indikator tersebut

Dengan kondisi saat ini, Wijayanto menilai Indonesia masih jauh dari berbagai indikator negara maju. Ia mencatat pendapatan per kapita Indonesia masih sekitar 4.900 dollar AS, jauh di bawah ambang 14.000 dollar AS.

Dari sisi struktur ekonomi, Indonesia dinilai masih didominasi sektor primer dan sekunder, seperti komoditas dan produk-produk sederhana. Wijayanto menyebut enam komoditas besar—CPO, minyak bumi, gas, nikel, tembaga, dan batu bara—mewakili 42 persen ekspor Indonesia.

Ketergantungan tinggi pada komoditas, menurut dia, menunjukkan rendahnya kompleksitas produk Indonesia. Ia juga menilai belum ada brand Indonesia yang dikenal luas secara global. “Paling Indomie, yang bukan merupakan produk canggih,” ujarnya.

Sebagai perbandingan, ia menyebut negara tetangga memiliki merek kelas dunia seperti Razer, Petronas, AirAsia, Charles & Keith, hingga Singapore Airlines. Dari sisi akademik, Indonesia juga dinilai belum memiliki universitas yang masuk daftar top dunia, berbeda dengan Singapura dan Malaysia.

Peluang ada, tetapi arahnya dinilai belum menggembirakan

Wijayanto menilai Indonesia tetap memiliki potensi menjadi negara maju. Namun, ia mengingatkan bahwa perjalanannya tidak mudah. “Jika pertanyaannya, apakah Indonesia bisa jadi negara maju? Jawabannya tentu saja ya,” kata dia. “Tetapi kapan dan apakah kita ke arah yang benar? Jawabannya tidak terlalu menggembirakan,” lanjutnya.

Ia menyoroti sejumlah indikator yang menunjukkan Indonesia justru menurun dalam rantai pasok global. Salah satunya, kontribusi industri manufaktur yang turun dari 30 persen PDB pada 2002 menjadi 18 persen saat ini, yang ia sebut sebagai deindustrialisasi dini.

Merujuk laporan Harvard Growth Lab, Wijayanto juga menyebut peringkat kemampuan Indonesia memproduksi barang berteknologi tinggi turun dari posisi 54 pada 2000 menjadi 70 pada 2023. Pada saat yang sama, negara lain disebut mengalami kenaikan, seperti Vietnam yang naik dari peringkat 94 menjadi 53.

Perbaikan mendasar dan hambatan klasik

Wijayanto menekankan perlunya perbaikan mendasar, terutama pada kualitas SDM, teknologi industri, serta masuknya investasi asing yang berkualitas. Namun, ia menilai langkah tersebut masih terhambat persoalan klasik.

• Kepastian hukum yang dinilai buruk
• Kualitas birokrasi yang rendah
• Kebijakan yang berbelit
• Tingkat korupsi yang sangat tinggi

Menurut dia, masa depan Indonesia untuk menjadi negara maju bergantung pada langkah yang diambil dan kepemimpinan yang dipercaya publik. Ia memperingatkan, tanpa perbaikan mendasar, Indonesia berisiko semakin menjauh dari kemajuan.