Dampak Pendidikan yang Tidak Terjangkau di Nusa Tenggara Timur

Pendidikan telah lama dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mengubah kehidupan individu dan masyarakat. Pernyataan terkenal dari Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata paling kuat yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia," menggambarkan pentingnya akses pendidikan bagi setiap orang. Namun, kenyataan di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan tantangan yang sangat besar dalam hal ini.

Baru-baru ini, sebuah peristiwa tragis terjadi ketika seorang anak di NTT memilih untuk mengakhiri hidupnya karena ibunya tidak mampu membelikan buku dan pulpen. Kasus ini mencerminkan kesenjangan yang mendalam dalam sistem pendidikan dan sosial di daerah tersebut, di mana jutaan warga masih hidup dalam kondisi keterbatasan ekstrem.

Sementara pemerintah berupaya membangun citra global, anak-anak di daerah miskin masih berjuang dengan kebutuhan dasar. Mereka tidak terlibat dalam diskusi tentang diplomasi atau geopolitik; mereka lebih khawatir tentang kemampuan mereka untuk pergi ke sekolah keesokan harinya.

Hak Pendidikan yang Terabaikan

Konstitusi Indonesia menjamin hak pendidikan bagi setiap warganya, dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah kewajiban negara. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jaminan ini sering kali tidak terwujud.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di NTT pada Maret 2025 berada di angka 18,60 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Garis kemiskinan di NTT hanya sekitar Rp 549.000 per kapita per bulan, yang berarti setiap individu hidup dengan kurang dari Rp 20.000 per hari. Dalam kondisi ini, setiap pengeluaran, termasuk untuk pendidikan, menjadi beban yang berat.

Beban Ekonomi Keluarga Miskin

Bagi keluarga miskin di NTT, membeli buku tulis atau pulpen bukanlah keputusan yang ringan. Setiap rupiah harus dipertimbangkan dengan cermat antara untuk kebutuhan makan, transportasi, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dalam keluarga dengan lima anak, beban ini tentunya berlipat ganda, dan ketika pengeluaran meningkat sedikit saja, keseimbangan hidup pun langsung terganggu.

Dalam konteks ini, pendidikan sering kali dipandang sebagai beban tambahan, bukan jalan keluar. Data dari Ombudsman dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT menunjukkan bahwa lebih dari 145.000 anak tidak bersekolah pada September 2025, dengan alasan utama adalah biaya tidak langsung dan jarak ke sekolah.

Hambatan Biaya Tidak Langsung

Masalah utama bukanlah kurangnya minat belajar, melainkan keterbatasan ekonomi. Biaya tidak langsung yang sering diabaikan dalam perumusan kebijakan pendidikan, seperti seragam, buku, alat tulis, tas, sepatu, dan transportasi, menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Walaupun Indonesia mengalokasikan sekitar Rp 757 triliun untuk sektor pendidikan pada APBN 2026, angka tersebut tidak hanya harus dilihat dari segi nominal, tetapi juga dari desain, prioritas, dan keberpihakan anggaran tersebut. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat bahwa sebagian besar anggaran terserap pada program non-instruksional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang meskipun penting, menyerap porsi anggaran yang sangat besar.

Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, pemerintah perlu lebih memperhatikan realitas keseharian keluarga miskin dan merumuskan kebijakan yang dapat mengatasi hambatan biaya tidak langsung yang menjadi penghalang utama bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.