Wakil Ketua DPR Sebut Pengusaha di Dua Negara ASEAN Rentan Diculik

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pengusaha yang beroperasi di dua negara ASEAN sering menjadi korban penculikan. Pengusaha yang diculik biasanya harus membayar tebusan untuk mendapatkan kebebasan mereka.

Pernyataan ini disampaikan Dasco dalam taklimat pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurut Dasco, Presiden Prabowo Subianto telah mendengar keluhan dari para pengusaha yang lebih memilih untuk berinvestasi di Indonesia karena merasa lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan negara lain. "Di satu negara mereka berinvestasi, meskipun ada tenaga kerja murah, tetapi keamanan tidak terjamin. Para pengusaha itu kerap kali diculik dan diminta tebusan," ujarnya.

Dasco juga menjelaskan bahwa setelah diculik, para pengusaha tersebut sering dibawa ke daerah perbatasan yang saat ini menjadi zona konflik. Dalam beberapa kasus, pengusaha yang diculik bahkan tidak pernah kembali.

"Mereka diculik dan kadang-kadang tidak pulang karena di sana senjata bebas misalnya," tambahnya.

Elite Partai Gerindra ini menegaskan bahwa bagi pengusaha global, aspek keamanan merupakan faktor utama dalam membuat keputusan investasi. Meskipun beberapa negara menawarkan tenaga kerja dengan biaya rendah dan margin keuntungan yang tinggi, mereka tidak dapat menjamin keamanan yang memadai.

Dasco menekankan, "Masalah keamanan itu mereka rasakan nomor satu di Indonesia," yang menunjukkan bahwa meskipun di Indonesia juga terdapat aksi unjuk rasa dari kelompok buruh, situasi keamanan tetap terjaga. Aksi-aksi protes tersebut biasanya tidak mengancam keselamatan, dan setelah menyampaikan aspirasi, para pekerja umumnya membubarkan diri dengan aman.

"Buruh paling ya teriak-teriak habis itu ya sudah pulang," imbuh Dasco.

Dia mengungkapkan rasa senangnya terhadap semakin banyaknya investor yang memilih Indonesia sebagai tujuan investasi. Namun, pemerintah juga mengingatkan pentingnya agar bisnis para pengusaha dapat berkontribusi pada perekonomian dalam negeri. Hal ini termasuk keinginan pemerintah agar perusahaan asing tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi investasi mobil listrik serta pasar, tetapi juga berpartisipasi dalam menciptakan lapangan kerja.

"Mungkin dalam waktu dekat mereka boleh jualan mobil, tetapi kemudian sole agent dan segala macam itu harus dibuka dan dimiliki oleh orang Indonesia. Sehingga kesempatan kerja dan pembukaan lapangan kerja dapat dilakukan secara luas," tegasnya.