DPR Desak Pembatalan Impor 105.000 Mobil Niaga untuk Dukung Industri Dalam Negeri

Arahan News - KOMPAS.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil niaga dari India dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan upaya penguatan industri dalam negeri dan ekonomi desa.

Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang lantaran menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta tidak sejalan dengan arah pembangunan ekonomi nasional yang menitikberatkan pada penguatan sektor domestik.

Menurut Said, Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan penguatan ekonomi dalam negeri sebagai prioritas melalui berbagai program strategis pemerintah.

“Program prioritas seperti makan bergizi gratis dan penguatan ekonomi pedesaan ditujukan untuk menggerakkan produksi dari desa. Arsitektur ekonomi ini seharusnya dipahami utuh, termasuk oleh BUMN,” ujar Said dikutip dari laman DPR RI, Rabu (25/2/2026).

Dinilai tak selaras dengan penguatan industri nasional

Said menjelaskan peningkatan permintaan pangan melalui program pemerintah seharusnya diikuti dengan peningkatan produktivitas sektor hulu oleh Kementerian Pertanian sehingga perputaran ekonomi desa dapat tumbuh dan ketergantungan terhadap impor bisa ditekan.

Rencana impor kendaraan niaga tersebut dinilai menunjukkan arah kebijakan yang berlawanan dengan semangat tersebut.

Ia mengingatkan sektor manufaktur selama ini tumbuh lebih rendah dibandingkan Produk Domestik Bruto (PDB), padahal sektor ini berperan penting dalam proses hilirisasi sumber daya alam dan penyerapan tenaga kerja.

“Lebih dari satu juta sarjana kita menganggur. Industri manufaktur semestinya menjadi tumpuan serapan tenaga kerja,” kata dia.

Said juga mengutip perhitungan lembaga riset Celios yang menyebut rencana impor itu berpotensi menggerus PDB hingga Rp 39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat sebesar Rp 39 triliun.

Selain itu, surplus industri otomotif diperkirakan berkurang Rp 21,67 triliun, pendapatan tenaga kerja di rantai pasok menyusut Rp 17,39 triliun, dan penerimaan pajak bersih tertekan hingga Rp 240 miliar.

Pertanyakan alasan impor dan minta dibatalkan

Said mempertanyakan alasan perusahaan pelat merah tersebut tidak menggandeng produsen dalam negeri dalam pengadaan kendaraan niaga tersebut.

Ia menilai jumlah 105.000 unit hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional dalam satu tahun sehingga dapat menjadi stimulus besar bagi industri otomotif domestik apabila diproduksi di dalam negeri.

“Bayangkan jika pengadaan dilakukan di dalam negeri. Industri otomotif akan bangkit, menyerap tenaga kerja, dan menimbulkan efek berantai ekonomi,” ujarnya.

Said juga menilai pertimbangan harga murah belum tentu mencerminkan efisiensi jangka panjang karena perlu memperhitungkan layanan purna jual, ketersediaan suku cadang, serta jaringan bengkel.

“Efisiensi bukan hanya soal harga awal. Harus dilihat manfaat ekonominya bagi industri nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan penggunaan APBN yang bersifat multiyears seharusnya memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan industri dalam negeri.

Karena itu, Said meminta rencana impor mobil niaga tersebut tidak hanya dikaji ulang, melainkan dibatalkan.

“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi di dalam negeri. Langkah ini sebaiknya dibatalkan,” pungkasnya.