Musrenbang RKPD 2027 di Kabupaten Solok: Penetapan Prioritas Pembangunan

Arahan News - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 untuk merumuskan kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui APBD. Acara ini berlangsung di Gedung C Sekretariat Daerah pada Selasa (31/03/2026).

Awal Kejadian

Musrenbang ini bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat yang disampaikan dari tingkat nagari hingga kabupaten, yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan pembangunan daerah. Namun, pemerintah daerah menghadapi tantangan keterbatasan kapasitas fiskal dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan yang diusulkan.

Perkembangan

Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, menyatakan bahwa Musrenbang RKPD Tahun 2027 mengusung tema "Penguatan Landasan Transformasi Daerah yang Berintegritas dan Berdaya Saing". Ia menekankan pentingnya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Tahun 2027 juga merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Solok 2025–2029, sehingga konsistensi dalam arah pembangunan sangat diperlukan.

Visi pembangunan Kabupaten Solok adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera", dengan misi utama yang mencakup peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat berbasis adat dan budaya, serta pengembangan ekonomi.

Beberapa program prioritas yang dipaparkan termasuk pengembangan kawasan Gunung Talang sebagai destinasi wisata, pengembangan Nagari Creative Hub, serta pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan. Selain itu, terdapat rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terpadu, peningkatan layanan kesehatan, dan program ketahanan pangan di sektor pertanian.

Kondisi Terakhir

Wakil Bupati juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur alokasi belanja daerah. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Agus Syahdeman, menegaskan bahwa tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam APBD kabupaten, dan pihaknya siap mendukung usulan yang berdampak langsung. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Syefdinon, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mempercepat pembangunan. Kolaborasi ini diharapkan dapat merealisasikan program prioritas dan aspirasi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Solok.