Sumber Foto: VIVA Jogja
Arah Kebijakan
UMY Inisiasi Forum PTS DIY Bahas Tantangan Pendidikan Tinggi
Arahan News - Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menginisiasi forum rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Forum ini mempertemukan pimpinan sejumlah PTS dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI untuk membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi pendidikan tinggi swasta.
Awal Kejadian
FGD dilaksanakan pada Senin, 6 Juli 2026, di Gedung AR Fachruddin A lantai 5 UMY. Forum ini dihadiri oleh perwakilan dari UMY, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Islam Indonesia, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Universitas Sanata Dharma, serta para dekan di lingkungan UMY.
Perkembangan
Diskusi berlangsung intensif dengan menyoroti isu penurunan jumlah mahasiswa, skema pembiayaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), dan regulasi yang dinilai membebani operasional kampus swasta. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof Dr Zuly Qodir, menjelaskan bahwa forum ini merupakan langkah konsolidasi aspirasi PTS agar dapat disampaikan langsung kepada pemerintah. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi swasta menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan perguruan tinggi negeri, sehingga kebijakan yang diterbitkan harus mempertimbangkan kondisi aktual.
Kondisi Terakhir
Salah satu isu yang diangkat adalah kewajiban memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Zuly menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang memadai, menyoroti bahwa jika program studi diwajibkan menerima mahasiswa dari wilayah 3T tanpa bantuan negara, hal itu akan menjadi beban finansial yang besar. Selain itu, tuntutan peningkatan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional dan internasional juga menjadi sorotan, di mana sebagian besar pembiayaan masih harus ditanggung sendiri oleh kampus swasta.
