Menghadapi Tantangan AI: Manusia Sebagai Penentu Arah di Era Digital

Malang, benang.id – Tantangan utama era artificial intelligence (AI) bukanlah dominasi mesin, melainkan kemungkinan manusia kehilangan ketajaman berpikir, nilai, dan makna hidup. “Rotasi Imajiner” menjadi simbol bahwa manusia sedang berputar cepat dalam kemajuan teknologi, namun harus memastikan pusat putaran itu tetap pada kesadaran, etika, dan kemanusiaan. Teknologi memang dapat mempercepat langkah, tetapi manusia lah yang tetap menjadi penentu arah.

Demikian benang merah Ngobrol Santai yang digelar Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur (JKJT) di Malang, Selasa (17/2/2026), bertajuk “Rotasi Imajiner di Ruang Rekonstruksi Mental dan Pola Pikir”. Simak jalannya diskusi di sini:

Diskusi menghadirkan narasumber dari berbagai disiplin keilmuan: akademisi, pengamat teknologi, pemerhati ketahanan nasional, peneliti, serta praktisi pendidikan teknika; Prof Dr Hj Mufidah Cholil Mag, Dr Didik Mukti Yanto, Dr Djoko Pramono, Johanes Rasul Heksa Galuh ST MT, dan Hendricus Arfianto Maatita ST MT, dengan moderator Agustinus Tedja GK Bawana, Ketua Umum JKJT.

Diskusi publik ini diselenggarakan sebagai ruang refleksi terbuka untuk membahas dampak sistemik perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (AI), terhadap manusia, pendidikan, keluarga, serta ketahanan sosial bangsa.

Dalam pengantarnya, Tedja Bawana mengungkapkan, diskusi berangkat dari kekhawatiran bahwa perkembangan AI dan teknologi digital mempercepat perubahan cara berpikir manusia. Namun di sisi lain, kemudahan akses informasi berpotensi: Melemahkan daya kritis, Mengurangi penghargaan terhadap proses, Menimbulkan ketergantungan instan.

“Dunia pendidikan, keluarga, dan sistem sosial belum siap secara regulasi maupun mental. Risiko terbesar bukan teknologi itu sendiri, melainkan hilangnya kendali berpikir manusia. Diskusi menempatkan AI bukan sebagai musuh, tetapi sebagai alat yang harus dikendalikan oleh manusia, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Dalam diskusi ini, Tedja Bawana sebagai moderator secara berulang melempar pertanyaan pada tiga garis utama: Pertama, Dampak Teknologi terhadap Pola Pikir Anak & Pendidikan. Apakah AI memperlemah fungsi otak kiri–kanan? Apakah guru dan orang tua siap? Apakah pendidikan berubah menjadi sekadar pencari nilai, bukan proses berpikir?

Kedua, Dampak Sosial & Moral. Perilaku seksual dini, FOMO, budaya uang instan, Pornografi digital, Kehilangan makna keluarga. Ketiga, Regulasi & Solusi, Perlukah pembatasan gadget? Bagaimana peran negara, keluarga, sekolah? Literasi AI sejak dini atau justru pembatasan?

Pandangan narasumber

Berdasarkan pertanyaan tersebut, Hendricus Arfianto Maatita yang mengankat sisi Perspektif AI & Teknologi dengan fokus pada literasi AI dan penguatan daya pikir manusia, mengatakan bahwa kekhawatiran AI sudah muncul sejak Alan Turing (1950). Teknologi selalu melemahkan fungsi biologis manusia jika tidak dikontrol. “Studi MIT menunjukkan penggunaan AI berlebihan menurunkan aktivitas otak. Indonesia cepat mengadopsi teknologi tetapi lambat literasi dampak negatifnya,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa risiko terbesar adalah hilangnya daya kritis, manipulasi informasi, kebocoran data pribadi. Hendricur kemudian mengusulkan solusi antara lain literasi AI sebagai life skill dasar dengan fokus bukan coding, tetapi: Cara kerja AI, Bias & halusinasi AI, Keamanan data, dan Etika digital.

“Untuk anak SD–SMP sebaiknya minim penggunaan AI, SMA mulai diperkenalkan dengan literasi etika, dan di sini Guru harus menjadi garda terdepan literasi digital,” tandasnya.

Dari Perspektif Ketahanan Nasional, Dr Didik Mukti Yanto, menekankan fokus pada dampak perilaku dan keamanan sosial. Ia mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi konsumen AI, bukan pencipta. Anak kehilangan motivasi berpikir dan proses. Menurutnya, fenomena FOMO dan budaya uang instan sangat berbahaya. “Muncul penyimpangan moral akibat eksploitasi digital, dan ancaman terbesar adalah pembunuhan karakter generasi muda,” tegasnya.

Untuk itu, Dr Didik memberikan solusi, ”Pembatasan penggunaan gadget. Di sini proteksi anak harus dilakukan oleh orang tua dan negara. Dan penanaman kepedulian sosial dan moral harus dilakukan sejak dini.”

Prof Dr Mufidah Cholil yang bicara dalam Perspektif HAM & Keluarga, mengulas dengan fokus Struktur keluarga dan kehormatan manusia. Ia menegaskan bahwa teknologi adalah anugerah, tetapi tidak boleh menggantikan peran orang tua. Sebab anak belum memiliki stock of knowledge untuk memfilter informasi.

“Pornografi dan kebebasan tanpa kontrol merusak marwah tubuh dan pikiran anak. Krisis komunikasi keluarga menjadi akar masalah. Jika keluarga runtuh, negara ikut runtuh,” tandasnya.

Menurut Prof Mufidah, solusi yang bisa dilakukan adalah adanya regulasi tegas perlindungan anak, Pendidikan seks berbasis adab dan biologi, serta Sinkronisasi hukum, agama, dan budaya lokal. “Perguruan tinggi harus aktif menyusun naskah akademik kebijakan,” imbuhnya.

Sedangkan dari Perspektif Kepemimpinan & Kesadaran Kolektif, Dr Djoko Pramono mengulas dengan fokus Perubahan dimulai dari manusia, bukan teknologi. Ia mengatakan bahwa AI hanyalah alat bantu. Masalah utama adalah manusia yang “menuhankan” teknologi. “Kita terlalu lama berada di zona nyaman. Pemimpin gagal jika tidak memiliki: Kecerdasan intelektual, Emosional, Sosial, Spiritual,” ujarnya.

Sebagai solusi, Dr Djoko mengajak perlunya muhasabah kolektif. “Orang tua, guru, pemerintah harus berubah lebih dulu. Menjadi agen perubahan dimulai dari diri sendiri,” tukasnya.

Terakhir, Johanes Rasul Heksa Galuh berbicara dalam Perspektif Pendidikan Teknik, yang fokus pada Struktur berpikir dan tahapan pendidikan. Ia menegaskan bahwa AI tidak salah, yang salah adalah ketidaksiapan sistem pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus mengikuti taksonomi Bloom. “Proses biologis berpikir (keringat dingin, gugup, usaha) tidak boleh hilang. Guru harus mampu memfilter penggunaan AI,” ujarnya.

Untuk solusi permasalahan ini, Heksa Galuh mengatakan pengajaran pada anak SD–SMP harus fokus pada proses analog. “Guru perlu dilatih literasi AI. Kurikulum tidak mengejar nilai instan, tetapi kerangka berpikir,” ucapnya.

Lebih dalam Galuh mengatakan, Rotasi Imajiner (RI) adalah frasa penting dari diskusi sesi ke 2 ini yang membawa jiwa ke perubahan sosial dengan cara pandang dan tindakan yang berkebalikan dari gejala terseretnya mainstream pada fenomena budaya AI yang instan dan mendapat banyak kritik di belahan bumi manapun tentang keberadaan kemampuan manusia yang semakin melemah dan tergeser.

“Frase RI di sini adalah gerakan gagasan dari kelompok diskusi Rekonstruksi Mental & Pola Pikir yang berlawanan arah dengan paradigma budaya AI, pandangan terbaliknya adalah menguatkan kembali peran manusia vs melemahkan peran manusia versi AI. Inilah gagasan filosofis mendasar yang muncul dari kelompok JKJT tentang fenomena sosial yang berkembang, gerakan ini identik dengan RI dalam dunia matematika tentang dimensi X,Y Z dengan arah putar berlawanan arah jarum jam dan RI dalam Perhitungan Fisika Kuantum yang berfungsi membantu perhitungan fisika Kuantum agar bisa terpecahkan dan bisa diselesaikan dengan bantuan bilangan,” urainya.

Kata Galuh, ibarat katalis dalam proses reaksi kimia, berguna untuk mempercepat proses reaksi perubahan agar mendapatkan hasil yang stabil tanpa mengganggu ataupun mempengaruhi hasil materi yang bereaksi. “Seperti hal ini dalam konteks sosial adalah mengembalikan lagi peran aktif manusia secara utuh tanpa mengabaikan AI adalah memang alat yang membantu pekerjaan manusia adalah perkembangan yang tak dapat ditolak keberadaan,” pungkasnya.

Poin penting diskusi

Menutup diskusi, Tedja Bawana menyampaikan poin-poin penting antara lain bahwa Teknologi yang berkembang khususnya AI memang dibutuhkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk menggunakannya, sesuai individu masing-masing.

Penggunaan AI atau teknologi lebih menyasar kepada guru atau orang tua agar bisa lebih memahami teknologi dan lebih bisa mempertimbangkan untuk memberi yang terbaik kepada anak atau murid mereka, tidak salah, tetapi hal yang perlu diperbaiki sekarang adalah kesiapan pemerintah untuk membentuk sebuah tim khusus untuk memetakan AI secara signifikan yang meliputi (tata cara penggunaan, kemampuan, dan kekurangan).

“Lebih baik kenal dengan teknologinya dulu daripada langsung implementasi mentah kepada masyarakat. Setelah itu dipetakan dan pemerintah Indonesia melek teknologi, baru disosialisasikan atau diimplementasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Tedja Bawana mengusulkan adanya sertifikat sebagai persyaratan tenaga pendidik yang mendidik tidak hanya mengajar. “Orang tua juga harus siap untuk memiliki anak tidak hanya siap untuk menikah. Jadi memang dibutuhkan regulasi yang berani dan mencakup semua lini, tetapi sebelum hal itu terjadi pemerintah juga harus siap dan kenal ancaman yang akan datang,” katanya.

Pada akhir diskusi, disampaikan rekomendasi strategis sebagai solusi yang dapat dilakukan antara lain: Literasi AI Nasional dengan fokus etika, bias, data, dan cara kerja AI; Pembatasan Gadget Anak dengan usia dini minim layar; Penguatan Keluarga menyangkut komunikasi dan pendidikan moral; Reformasi Pendidikan terkait proses berpikir > nilai.

Selanjutnya Regulasi Negara untuk perlindungan anak digital, Pelatihan Guru sebagai filter utama teknologi, serta pentingnya Kepemimpinan Berbasis Kesadaran Empati, spiritualitas, dan visi masa depan. (*/GK)