Mendagri Tolak Bantuan Beras Diaspora Aceh, Fokus pada Kebutuhan Lain

Ringkasan Berita:

Mendagri Tito Karnavian menolak bantuan beras dari diaspora Aceh di Malaysia karena Indonesia sudah swasembada beras.

Diaspora Aceh menyiapkan berbagai bantuan lain senilai ratusan miliar rupiah, seperti minyak goreng, gula pasir, air mineral, makanan siap saji, pakaian baru, Al-Quran, dan perlengkapan toilet, namun masih tertahan di Pelabuhan Port Klang.

Pemerintah berkomitmen menyalurkan bantuan langsung ke pengungsi Aceh, dengan pengawasan TNI dan Polri agar tidak disalahgunakan.

PROHABA.CO, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan adanya bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan menolak rencana bantuan beras dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban banjir dan longsor di Aceh.

Menurut Tito, Indonesia saat ini sudah mampu swasembada beras, sehingga bantuan beras dianggap tidak diperlukan.

“Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak.

Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras.

Ini ada minyak goreng, gula pasir,” ujar Tito saat rapat bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026) dikutip dari Kompas.com.

Tito menjelaskan, diaspora Aceh di Malaysia sebenarnya telah menyiapkan beragam bantuan lain, antara lain: minyak goreng senilai Rp1 miliar, gula pasir Rp50 juta, air mineral Rp672 juta, makanan siap saji Rp1 miliar, pakaian baru Rp126 miliar, Al-Quran Rp1 miliar, dan kloset toilet Rp4,8 miliar.

Namun, seluruh bantuan tersebut masih tertahan di Pelabuhan Port Klang, Malaysia, karena belum mendapat izin masuk ke Indonesia.

“Tadi mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang.

Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang.

Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, intinya untuk minyak goreng dan gula pasir perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, apakah boleh dimasukkan,” jelas Tito.

Tito juga menyoroti bantuan berupa pakaian baru yang nilainya cukup besar, yakni Rp126 miliar.

Ia meminta agar bantuan ini tetap bisa diterima demi menjaga hubungan baik dengan diaspora Aceh.

“Kami mohon dengan segala hormat pimpinan DPR, untuk jaga hubungan baik, ini keluarga, bukan dari pemerintah atau LSM, tapi kumpulan keluarga sesuai arahan Presiden.