Mendagri Tolak Bantuan Beras dari Diaspora, Fokus pada Bantuan Lain

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan menolak rencana bantuan beras dari diaspora Aceh di Malaysia untuk korban banjir dan longsor di Aceh.

Menurut Tito, Indonesia sudah mampu swasembada beras, sehingga bantuan beras dianggap tidak perlu.

"Tadinya mereka mau kirim beras juga tapi kita tolak. Sebaiknya jangan beras, karena kita sudah swasembada beras. Ini ada minyak goreng, gula pasir," ujar Tito saat rapat bersama Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026) dikutip dari Kompas.com.

Tito menjelaskan, diaspora Aceh di Malaysia telah mengirimkan beragam bantuan lain, antara lain: minyak goreng senilai Rp 1 miliar, gula pasir Rp 50 juta, air mineral Rp 672 juta, makanan siap saji Rp 1 miliar, pakaian baru Rp 126 miliar, Al Quran Rp 1 miliar, dan kloset toilet Rp 4,8 miliar. Namun, seluruh bantuan tersebut belum bisa dikirim karena tertahan di Pelabuhan Port Klang, Malaysia.

"Tadi mereka mohon bisa dikirimkan ke pelabuhan di Lhokseumawe dari Port Klang. Barangnya sekarang sudah ada di Port Klang. Namun kami sudah mengirim surat kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, intinya untuk minyak goreng dan gula pasir perlu ada surat dari kementerian teknis, yaitu Mentan, karena apakah boleh dimasukkan," jelas Tito.

Selain itu, Tito menyoroti bantuan berupa pakaian baru yang nilainya cukup besar, yakni Rp 126 miliar, dan meminta agar bantuan ini tetap bisa diterima demi menjaga hubungan baik dengan diaspora.

"Kami mohon dengan segala hormat pimpinan DPR, untuk jaga hubungan baik, ini keluarga, bukan dari pemerintah atau LSM, tapi kumpulan keluarga sesuai arahan Presiden. Sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa baru boleh masuk," tambah Tito.

Mendagri menegaskan bahwa semua bantuan dari diaspora akan langsung disalurkan kepada pengungsi Aceh.

Pemerintah juga siap bertanggung jawab agar bantuan tidak dijual.

"Bea Cukai sudah memberi surat balasan, agar minyak goreng dan gula pasir harus ada persetujuan dari Mentan, dan pakaian baru jangan sampai ganggu produksi dalam negeri. Kami akan awasi langsung dari pelabuhan bersama TNI dan Polri, supaya bantuan langsung masuk ke pengungsi, tidak untuk dijual. Kami siap bertanggung jawab," kata Tito.