Mendagri Resmikan 402 Unit Huntara untuk Korban Bencana di Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, meresmikan 402 unit hunian sementara (Huntara) bagi korban longsor dan banjir bandang di Sumatera Utara.

Peresmian dilakukan secara simbolis di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kamis (5/2/2026).

Sebanyak 402 unit Huntara tersebut tersebar di tiga daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 250 unit, Kabupaten Tapanuli Utara 40 unit, dan 112 unit di wilayah lainnya.

Tito menyampaikan, pemerintah juga menyiapkan bantuan perbaikan rumah rusak dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp15 juta untuk rusak ringan, Rp30 juta untuk rusak sedang, hingga Rp60 juta bagi rumah rusak berat.

Sementara bagi warga yang kehilangan rumah karena hanyut, pemerintah akan membangun hunian tetap melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Perumahan.

“Saya minta pemerintah daerah mendata dengan jelas siapa saja yang berhak menerima bantuan. Harus valid, karena ini uang negara,” tegas Tito.

Bantuan Dana Tunggu Hunian

Selain meresmikan Huntara, Mendagri juga menyerahkan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak.

Bantuan tersebut berupa uang sewa tempat tinggal Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk Rp15 ribu per hari per orang, bagi warga yang memilih tinggal di rumah kontrakan.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama menunggu pembangunan hunian tetap.

Pemprov Sumut Targetkan Pengungsian Kosong

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa Pemprov Sumut memberi perhatian serius terhadap penanganan pascabencana.

Ia mengungkapkan, sejak akhir November 2025, dirinya telah beberapa kali turun langsung ke lokasi pengungsian untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

“Kami siapkan anggaran provinsi untuk mendukung program pemerintah pusat, termasuk pembangunan hunian tetap. Kalau lahannya belum ada, akan kami siapkan,” ujar Bobby.

Bobby juga menargetkan seluruh posko pengungsian sudah kosong paling lambat pekan ketiga Februari 2026, atau sebelum bulan puasa dan Idulfitri.

“Kalau perlu, kita sewa hotel bulanan untuk warga. Yang penting mereka bisa menjalankan ibadah puasa dengan kondisi lebih baik,” ungkapnya.

Pemerintah berharap, dengan adanya Huntara dan berbagai bantuan tersebut, warga terdampak bencana dapat kembali hidup lebih layak sambil menunggu hunian permanen selesai dibangun.