Konflik AS-Iran Ancaman bagi Stabilitas Ekonomi dan Subsidi Energi Indonesia

Arahan News - BUKAMATA.CO, JAKARTA – Dengan pecahnya konfrontasi bersenjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sejak dua hari terakhir menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dan lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah ini diprediksi bakal menghantam jantung APBN 2026 dan memicu inflasi gila-gilaan di dalam negeri.

Mulyanto, Ketua MPP PKS sekaligus pakar energi, mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi ekstrem.

Pasalnya, sebagai negara net importer minyak, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi global, terlebih jika jalur vital perdagangan minyak di Selat Hormuz terganggu

.Lubang Fiskal di Depan Mata

Mulyanto menyoroti adanya kesenjangan yang sangat lebar antara asumsi makro dengan realita pasar saat ini. Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) hanya dipatok sebesar US$70 per barel.

Padahal, eskalasi perang berpotensi menyeret harga minyak terbang hingga ke level US$100 per barel.

"Jika harga minyak menyentuh US$100 per barel, atau naik US$30 dari asumsi APBN 2026, diperkirakan akan ada tambahan beban fiskal sebesar Rp105 hingga Rp120 triliun," tegas Mulyanto dalam keterangannya kepada BUKAMATA, Senin (2/3).

Angka tersebut kata dia merupakan konsekuensi logis dari ketergantungan Indonesia yang masih mengimpor sekitar 60 hingga 65 persen kebutuhan minyak nasional.

Setiap kenaikan US$10 per barel, beban fiskal untuk subsidi dan kompensasi energi diperkirakan membengkak Rp35-40 triliun.

Efek Domino: Dari BBM ke Piring Nasi

Tak hanya mengancam kas negara, perang AS-Iran juga membawa ancaman nyata bagi daya beli masyarakat. Kenaikan harga energi dipastikan bakal memicu inflasi di sektor transportasi dan logistik, yang ujung-ujungnya merembet ke harga pangan.

"Dampaknya berlapis. Pemerintah tidak hanya pusing soal subsidi, tapi juga harus menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga rakyat tetap bisa makan," lanjutnya.

Krisis ini diperparah dengan potensi penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian global. Pelemahan rupiah akan membuat biaya impor energi semakin mahal dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri, yang semakin mempersempit ruang gerak pembiayaan APBN.

Pemerintah Diminta Berhenti Reaktif

Mulyanto mengkritik pola penanganan krisis yang selama ini cenderung reaktif. Ia menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk membangun cadangan strategis minyak nasional dan melakukan reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran guna mengurangi kerentanan terhadap konflik global.

"Pemerintah harus antisipatif, bukan reaktif. Tanpa langkah strategis, setiap konflik global akan terus menjadi beban APBN. Ketahanan energi adalah kunci kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti," pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan maupun Kementerian ESDM terkait penyesuaian asumsi ICP atau langkah darurat merespons pecahnya perang di Timur Tengah tersebut.