Ketua DN-PIM Soroti Tantangan Ekonomi RI Pasca Perjanjian Dagang dengan AS
Sumber Foto: Tribunnews.com
Ekonomi

Ketua DN-PIM Soroti Tantangan Ekonomi RI Pasca Perjanjian Dagang dengan AS

Ringkasan Berita:

Ketua DN-PIM Din Syamsudin menyoroti situasi ekonomi Indonesia di tengah menguat isu tekanan global terhadap Indonesia belakangan ini.

DIN-PIM menilai perekonomian Indonesia mengalami turbulensi atau stagnan. Hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab Presiden Prabowo dan pemerintah.

Dokumen pasal 2.8 perjanjian dagang Indonesia-AS menyatakan Indonesia akan mengizinkan impor pakaian bekas yang telah dihancurkan dari AS.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsudin menyoroti situasi ekonomi Indonesia di tengah menguat isu tekanan global terhadap Indonesia belakangan ini.

Din Syamsudin mengatakan, situasi ekonomi nasional tidak mudah di tengah kecamuk geopolitik terkini, termasuk pasca-perjanjian perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika Serikat.

Ia lantas mempertanyakan visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

"Dari sekian faktor, ada faktor eksternal dan gap ekonomi kita, tapi masalah kita lebih kepada visi dan manajemen," kata Din, dalam Sarahsehan Kebangsaan Asta Cita Presiden Prabowo dengan topik "Quo Vadis Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia", di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menilai, posisi ekonomi Indonesia mengalami turbulensi atau stagnan. Hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab Presiden Prabowo dan pemerintah.

"Saya tidak tahu presiden kita visi ekonominya apa. Walaupun saya waktu itu diundang ke Hambalang. Ketika tadi mulai cari solusi, strategi pembangunan ekonomi, ini yang dibutuhkan Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Din menyoroti, pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu sektor yang dapat menjadi perhatian pemerintah dan Presiden untuk kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Pikiran sederhana saya, kenapa tidak mengembangkan selain pendayagunaan sumber daya alam yang kaya raya itu, tapi tidak dengan menyerahkannya kepada pasar bebas," kata Din.

Pantauan Tribunnews.com di Universitas Paramadina sejak pukul 16.00 WIB, sejumlah akademisi hadir dalam diskusi terkait perekonomian Indonesia itu.

Puluhan akademisi mengisi sejumlah kursi yang disediakan pihak kampus sambil menunggu waktu berbuka puasa.

Produk dari Babi dan Penghapusan Sertifikasi Halal

Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, sepakat melakukan kerja sama ekonomi setelah menandatangani apa yang disebut "agreement toward a new golden age Indo-US alliance".

Kesepakatan tersebut tidak hanya menyentuh perdagangan, tetapi juga pada investasi kemudian penguatan rantai pasok hingga pembentukan forum tetap untuk meredam potensi gesekan mengenai perdagangan antar kedua negara.

Penandatanganan ini dilakukan pada Kamis (19/2/2026) pagi waktu AS di sela-sela pertemuan bilateral kedua negara.

Dalam Salinan dokumen perjanjian kedua negara sebanyak 45 halaman yang didapat Tribun, salah satu perjanjian kerja samanya adalah mengenai masuknya produk makanan yang berasal dari babi sebesar 3.000 metrik ton per tahun.