Kesepakatan RI-AS: 1.819 Produk Ekspor Indonesia Kini Bebas Tarif

RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia dan Amerika Serikat resmi menandatangani Agreement on Reciprocal Tariffs (ART). Kesepakatan ini memberi fasilitas tarif 0 persen untuk 1.819 produk ekspor Indonesia ke pasar AS. Mulai dari sawit, kopi, kakao, hingga komponen elektronik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan, perjanjian tersebut merupakan hasil negosiasi panjang sejak April 2025. Prosesnya meliputi tujuh putaran perundingan serta lebih dari sembilan pertemuan teknis dengan otoritas perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR).

“Hasilnya, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia dikenakan tarif nol persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026). Dalam konferensi pers yang digelar di AS tersebut, Airlangga didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani dan Dubes RI untuk AS Indroyono Soesilo.

Airlangga melanjutkan, produk yang mendapat fasilitas itu mencakup sektor pertanian dan industri. Mulai dari minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, hingga komponen elektronik dan semikonduktor.

Khusus tekstil dan pakaian jadi, skema tarif nol persen berlaku melalui mekanisme tariff rate quota (TRQ). Skema ini memberikan tarif rendah atau nol persen dalam batas kuota tertentu. Jika kuota terlampaui, tarif normal kembali diberlakukan.

Airlangga menyebut kebijakan itu berpotensi berdampak pada sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan hingga 20 juta orang dalam rantai pasoknya.

Selain perjanjian tarif, kedua negara juga menandatangani 11 nota kesepahaman lintas sektor. Kerja sama mencakup energi, pertanian, teknologi, mineral kritis, hingga hilirisasi industri strategis.

Perjanjian utama diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump dengan tajuk Toward a New Golden Age for the U.S.–Indonesia Alliance.

Sebagai timbal balik, Indonesia memberikan tarif 0 persen untuk sejumlah produk pertanian AS. Di antaranya gandum dan kedelai yang menjadi bahan baku mie, tahu, dan tempe.

Pemerintah memastikan kebijakan itu bertujuan menjaga stabilitas harga pangan domestik serta memperkuat rantai pasok kedua negara.