Idrus Marham: Partai Golkar Dukung Kebijakan Prabowo

Arahan News - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham, mengkritik lemahnya komunikasi yang dilakukan Menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan strategis pemerintah. Ia menilai bahwa berbagai kebijakan yang telah dirancang dengan matang tidak tersampaikan dengan baik kepada publik, mengakibatkan kesalahpahaman.

Awal Kejadian

Idrus menyatakan bahwa inti permasalahan bukan terletak pada substansi kebijakan, yang menurutnya sudah memiliki fondasi yang kuat. Ia menekankan bahwa tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah-olah berjalan tanpa arah. Kritik yang muncul, kata Idrus, bukan karena kebijakan itu keliru, tetapi karena kurangnya penjelasan yang komprehensif.

Perkembangan

Idrus menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo memiliki niat baik yang sejalan dengan ideologi dan falsafah bangsa, serta berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama”. Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan pembangunan nasional dan bahwa program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya harus tetap dilanjutkan.

Idrus menggarisbawahi bahwa kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi dan pangan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, perlu disertai dengan narasi yang kuat dan terbuka. Ia menyayangkan bahwa penjelasan sering kali baru muncul setelah kebijakan menjadi polemik.

Dalam konteks global, Idrus mengingatkan dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap pasokan energi. Ia menegaskan bahwa kondisi ini seharusnya dijelaskan kepada publik agar masyarakat memahami dinamika internasional yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kondisi Terakhir

Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia menyatakan bahwa seluruh jajaran Partai Golkar harus berada di garis terdepan dalam menerjemahkan dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Idrus menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi, tetapi juga oleh cara menyampaikannya. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar dapat dianggap salah.