Idrus Marham Kritik Keras Pembantu Presiden Prabowo, Implementasi Program dan Kebijakan Belum Baik

Arahan News - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, mengkritik tajam para pembantu Presiden Prabowo Subianto, khususnya Menteri dan Juru Bicara Presiden, atas lemahnya penyampaian kebijakan pemerintah kepada publik. Menurutnya, meskipun kebijakan strategis sudah dirancang dengan baik, komunikasi yang buruk mengakibatkan kebijakan tersebut sering disalahpahami.

Awal Kejadian

Idrus menekankan bahwa masalah bukan terletak pada substansi kebijakan, melainkan pada cara komunikasi yang dilakukan. Ia meyakini bahwa kebijakan pemerintah telah memiliki fondasi yang kuat berdasarkan ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, dan asas kebersamaan.

Perkembangan

Idrus mengungkapkan bahwa tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik dapat menilai pemerintah seolah tidak memiliki arah. Ia menegaskan bahwa pembantu presiden seharusnya mendukung kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan rakyat. Kritikan yang muncul, menurutnya, bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena kurangnya penjelasan komprehensif sejak awal.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya harus dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang penting untuk kemandirian ekonomi. Selain itu, pemerintah telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Namun, Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar perlu diiringi dengan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk skenario yang mungkin terjadi. Ia menilai peran para pembantu presiden, terutama Menteri dan Juru Bicara, belum optimal dalam menjelaskan kebijakan kepada publik.

Kondisi Terakhir

Idrus juga menyoroti tekanan global akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan energi global. Beberapa negara di Asia Tenggara telah mengambil langkah penghematan energi. Ia berpendapat bahwa pemerintah perlu menjelaskan kondisi global ini kepada publik agar masyarakat memahami konteks kebijakan yang diambil.