Fraksi PDIP Jatim Minta Evaluasi Kebijakan WFH ASN

Arahan News - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur meminta Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengevaluasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi tidak efektif dalam mencapai tujuan efisiensi bahan bakar minyak.

Awal Kejadian

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Yordan M. Batara-Goa, yang mengungkapkan bahwa jika tujuan kebijakan adalah efisiensi BBM, seharusnya dipilih hari dengan tingkat mobilitas tertinggi, seperti awal atau akhir pekan kerja, yaitu Senin atau Jumat, di mana kemacetan yang menyebabkan konsumsi BBM lebih besar sering terjadi.

Perkembangan

Yordan mengapresiasi upaya penghematan energi melalui WFH, tetapi menekankan bahwa pemilihan hari pelaksanaan perlu didasarkan pada data mobilitas masyarakat untuk memastikan manfaatnya optimal. Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan WFH pada hari Rabu berisiko mengganggu ritme kerja birokrasi, yang dapat menghambat kelancaran koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Selain itu, Yordan menyoroti potensi kendala sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat menyulitkan kegiatan yang memerlukan kehadiran fisik ASN secara bersamaan.

Kondisi Terakhir

Yordan juga menyampaikan adanya dampak terhadap sektor ekonomi di sekitar perkantoran, termasuk pelaku usaha mikro, transportasi, dan layanan pendukung lainnya yang mungkin mengalami penurunan aktivitas. Ia menilai penghindaran potensi libur panjang tidak seharusnya menjadi dasar utama kebijakan dan menekankan perlunya pengawasan ASN melalui teknologi seperti sistem pelacakan berbasis lokasi. DPRD Jatim mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH dengan mempertimbangkan data mobilitas, konsumsi energi, dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional.