Fahri Hamzah Dorong Kebijakan Perumahan Kembali pada Pemikiran Ekonomi Kerakyatan

Arahan News - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa kritik Presiden Prabowo Subianto terhadap program pembangunan 3 juta rumah per tahun merupakan sinyal evaluasi serius yang perlu ditanggapi dengan melakukan koreksi arah kebijakan.

Awal Kejadian

Presiden Prabowo Subianto menilai pelaksanaan program pembangunan rumah belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Kritik ini menunjukkan bahwa pemerintah menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan salah satu janji besar pemerintahan Prabowo terkait penyediaan hunian.

Perkembangan

Fahri Hamzah menyatakan bahwa kritik tersebut seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan arah kebijakan perumahan pada prinsip yang dikemukakan oleh tiga tokoh ekonomi Indonesia, yaitu Mohammad Hatta, Margono Djojohadikusumo, dan Sumitro Djojohadikusumo. Menurutnya, rumah harus dipandang sebagai bagian dari martabat manusia dan hak dasar warga negara, bukan sekadar komoditas.

Ia juga mengungkapkan bahwa keberhasilan sektor perumahan seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah unit yang dibangun, tetapi juga dari dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Fahri mengingatkan pentingnya peran negara dalam penyediaan perumahan rakyat, merujuk pada contoh negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

Kondisi Terakhir

Presiden Prabowo mengamati bahwa progres pelaksanaan program 3 juta rumah per tahun masih lambat dan terdapat kesenjangan antara target dan capaian di lapangan. Ia menekankan bahwa birokrasi dan kelembagaan yang belum matang menjadi hambatan dalam percepatan program tersebut, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja internal pemerintah.