Wakil Gubernur Kalsel Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Kebijakan untuk Percepat Pembangunan

Banjarmasin (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor kunci dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan. Hal ini terutama berkaitan dengan program-program yang menjadi prioritas nasional serta untuk mencegah tumpang tindih kebijakan di tingkat daerah.

“Presiden telah menekankan bahwa pemerintah pusat tidak menjalankan kebijakan secara sepihak. Program nasional harus berjalan selaras dengan kebutuhan daerah agar implementasinya efektif dan tepat sasaran,” ujar Hasnuryadi dalam keterangannya di Banjarmasin, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah ia mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) kepala daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Jawa Barat, pada Senin (2/2).

“Presiden menekankan pentingnya penyelarasan antara pusat dan daerah agar program prioritas dapat dieksekusi lebih cepat,” tambahnya.

Hasnuryadi menilai Rakornas kepala daerah sebagai forum strategis yang dapat menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pelaksanaan agenda-agenda prioritas seperti ketahanan pangan dan energi.

Menurutnya, penyamaan arah kebijakan sejak tahap perencanaan sangat penting untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan di lapangan. Penguatan koordinasi lintas level pemerintahan juga mencerminkan posisi daerah sebagai bagian dari solusi pembangunan nasional, bukan hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mencapai target nasional.

Di samping itu, Hasnuryadi juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan dialog dalam tata kelola pemerintahan. Ia memberikan apresiasi terhadap keterbukaan Presiden Prabowo dalam membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok kritis dan tokoh agama.

“Keterbukaan dialog ini berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini terhadap persoalan di lapangan, sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan dengan lebih cepat,” katanya.

Ia berharap penguatan koordinasi antara pusat dan daerah yang ditekankan dalam Rakornas kepala daerah dapat menjadi landasan untuk perbaikan kinerja pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan program-program prioritas nasional.

“Beberapa program prioritas tersebut antara lain swasembada pangan, kemandirian energi, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur di desa dan kota, serta penguatan stabilitas nasional,” tutup Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi.