Strategi Kebijakan Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur di Tengah Efisiensi Anggaran 2026

SAMPIT – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Yolanda Lonita Fenisia, mengungkapkan arah kebijakan dan prioritas kerja sektor pendidikan untuk tahun 2026. Dalam pemaparannya, Yolanda menjelaskan bahwa program yang direncanakan meliputi jangka pendek dan jangka panjang, yang disusun dengan mempertimbangkan kebijakan efisiensi anggaran.

Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Kotim berencana untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Fokus utama saat ini adalah persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) serta pelaksanaan program pendidikan lainnya.

“Untuk program jangka pendek, kami akan segera berkolaborasi dan melaksanakan kerja sama dengan stakeholder terkait, terutama dalam persiapan SPMB dan program-program pendidikan lainnya,” kata Yolanda pada Selasa, 3 Februari 2026.

Untuk agenda jangka panjang, Dinas Pendidikan Kotim menargetkan penyelesaian berbagai persoalan mendasar yang selama ini memengaruhi mutu pendidikan. Yolanda menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus menyentuh seluruh aspek, bukan hanya secara parsial.

“Pengembangan kompetensi guru, peningkatan kualitas peserta didik, hingga pemenuhan sarana dan prasarana semuanya menjadi prioritas. Tidak ada yang dibedakan karena mutu pendidikan adalah fokus utama kami,” ujarnya.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2026, Yolanda mengakui adanya pemangkasan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kotim. Kondisi ini menuntut jajaran Dinas Pendidikan untuk lebih cermat dan strategis agar seluruh program tetap berjalan sesuai perencanaan.

“Dengan adanya efisiensi anggaran, pengelolaan program dan kegiatan harus benar-benar disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang sudah disepakati,” tegasnya.

Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, Yolanda menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dinas Pendidikan Kotim juga aktif mengusulkan berbagai program revitalisasi ke Kementerian Pendidikan.

“Pemenuhan sarpras tidak hanya melalui APBD. Kami juga mengajukan melalui program revitalisasi di kementerian, sehingga tidak bergantung pada satu sumber anggaran,” ungkapnya.

Usulan revitalisasi tersebut mencakup pembangunan ruang kelas baru, toilet sekolah, serta fasilitas pendukung lainnya di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Saat ini, seluruh usulan masih dalam tahap verifikasi di tingkat kementerian.

Yolanda memastikan bahwa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan secara merata, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga hingga ke desa-desa di Kotim.

“Peningkatannya beragam, mulai dari ruang kelas baru, toilet, hingga bangunan pendukung lainnya. Itu merata, tidak hanya di kota, tetapi juga di desa. Saat ini masih proses verifikasi dari kementerian,” pungkasnya.