Sekda Kabupaten Sukabumi Ikuti Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk Rencana Kerja 2027

Pada hari Kamis, 26 Februari 2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH, MM, berpartisipasi dalam Forum Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Forum ini berlangsung di Aula Repeh Rapih Gedung Sate, Kota Bandung, dan dihadiri oleh para Sekretaris Daerah dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dengan tema "Penguatan Kebijakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan". Dalam forum tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.

“Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, inovatif, dan akuntabel demi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Usai acara, Sekda Ade Suryaman menyatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan dan program kerja dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sinkronisasi ini dianggap penting agar perencanaan pembangunan tahun 2027 dapat dilakukan secara terpadu, efektif, dan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta produktivitas tata kelola pemerintahan.

Forum ini juga diharapkan menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dengan perencanaan yang terintegrasi, setiap program pembangunan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara konkret dan berkelanjutan. Partisipasi aktif Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam forum ini menunjukkan keseriusannya dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Jawa Barat ke depan, serta memperkuat kapasitas aparatur dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.