Rektor UII Menyatakan Sikap Terhadap Kebijakan Pemerintah: Kami Bukan Oposisi, Namun Mendorong Dialog Terbuka
Universitas Islam Indonesia (UII) telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait sejumlah kebijakan pemerintah, mencakup masalah politik luar negeri dan kondisi demokrasi di dalam negeri. Rektor UII, Fathul Wahid, menyatakan bahwa kritik yang disampaikan oleh kalangan akademisi mencerminkan kegelisahan masyarakat yang telah berlangsung lama.
Menurut Fathul Wahid, pemerintah dinilai belum cukup tegas dalam menanggapi konflik global dan perlu mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan, kebebasan sipil, serta akuntabilitas dalam kebijakan publik. Ia menekankan bahwa suara kritik yang muncul bukanlah hal baru, melainkan merupakan bagian dari dinamika yang telah ada di ruang publik.
Harapan Terhadap Pemerintah
Fathul Wahid berharap agar pemerintah dapat membuka diri untuk mendengarkan beragam perspektif dan tidak hanya menerima suara yang sejalan dengan kebijakan yang ada. Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan oleh sivitas akademika tidak dimaksudkan sebagai sikap oposisi politik, melainkan sebagai bentuk ekspresi akademik dan tanggung jawab moral.
Pentingnya Dialog dan Demokrasi
Lebih lanjut, Rektor UII menekankan bahwa kritik tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas demokrasi dan menciptakan ruang dialog yang sehat di Indonesia. Dengan adanya dialog yang terbuka, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan menciptakan kebijakan yang lebih baik.




