Rakornas Pusat-Daerah: Presiden Prabowo Tekankan Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045
BOGOR, LINGKAR TV – Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/2/2026), Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah mengenai kebijakan strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Ketahanan Pangan dan Energi
Salah satu kebijakan utama yang disampaikan oleh Presiden adalah terkait ketahanan pangan dan energi. Presiden Prabowo menegaskan larangan ekspor limbah kelapa sawit, termasuk minyak jelantah, untuk memastikan pemanfaatannya bagi kepentingan nasional, terutama dalam mendukung swasembada energi. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan potensi kelapa sawit untuk kebutuhan dalam negeri.
“Limbah kelapa sawit dan jelantah itu bahan untuk avtur. Oleh karena itu, saya larang ekspor limbah kelapa sawit dan jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegasnya.
Presiden juga mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam program swasembada pangan yang menjadi prioritas utama, dengan menyatakan bahwa kemandirian pangan adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
Peningkatan Sumber Daya Manusia
Kebijakan kedua yang ditekankan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Presiden Prabowo menyatakan bahwa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis telah menunjukkan hasil nyata dan menciptakan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
“Program MBG kita sudah menjangkau 60 juta orang dan ditargetkan mencapai 82 juta pada Desember 2026,” ujarnya. Ia juga mencatat bahwa program tersebut telah menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 1 juta orang.
Di sektor kesehatan, Presiden menjelaskan bahwa 70 juta rakyat telah mendapatkan cek kesehatan gratis, yang merupakan langkah bersejarah dalam memberikan akses layanan kesehatan.
Dalam bidang pendidikan, distribusi bantuan dan fasilitas pendidikan telah dilakukan untuk menjangkau seluruh sekolah, termasuk di daerah tertinggal, dengan 282.180 sekolah telah menerima Interactive Flat Panel.
Penguatan Ekonomi
Kebijakan ketiga adalah penguatan ekonomi, di mana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo juga mengungkapkan adanya 18 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi sebesar Rp618 triliun, yang diharapkan dapat menciptakan 276.000 lapangan kerja.
Investasi dan penciptaan lapangan kerja menjadi fokus utama, termasuk penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pembangunan Berbasis Wilayah dan Lingkungan
Kebijakan keempat menekankan pembangunan berbasis wilayah dan lingkungan. Presiden menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih dan meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI yang bertujuan menciptakan lingkungan aman dan bersih.
Pemerintah juga akan memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota dengan investasi hampir 3,5 miliar dolar AS serta memperkenalkan gagasan proyek "gentengisasi" untuk memperindah lingkungan permukiman.
Pengentasan Kemiskinan
Kebijakan kelima berfokus pada pengentasan kemiskinan, dengan mengintegrasikan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Politik Luar Negeri
Kebijakan keenam terkait politik luar negeri menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, nonblok, serta memperkuat kerja sama perdagangan dan keamanan.




