Sumber Foto: Elshinta
Arah Kebijakan
PPI Dunia Kritisi Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Arahan News - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengeluarkan Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 yang mengkritik arah kebijakan luar negeri Indonesia yang dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
Awal Kejadian
PPI Dunia menilai bahwa pengambilan keputusan pemerintah semakin minim deliberasi institusional dan kurang melibatkan pertimbangan akademik, publik, serta mekanisme kelembagaan yang ada di Kementerian Luar Negeri. Pernyataan ini merupakan respons terhadap kondisi yang dianggap merugikan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia.
Perkembangan
Secara historis, politik luar negeri Indonesia berdiri di atas prinsip bebas aktif yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta, menekankan bahwa Indonesia tidak seharusnya terjebak dalam pengaruh kekuatan besar. PPI Dunia mengamati adanya kecenderungan personalisasi dalam diplomasi, di mana keputusan politik lebih dipengaruhi oleh faktor pribadi. Hal ini berpotensi melemahkan transparansi dan tata kelola diplomasi negara.
Organisasi ini juga mengkritisi keputusan strategis pemerintah, seperti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang dinilai dapat menciptakan ketimpangan ekonomi serta mengikis kedaulatan ekonomi nasional. PPI Dunia khawatir kedekatan politik dengan blok kekuatan tertentu, terutama Amerika Serikat, akan menyeret Indonesia ke dalam kepentingan geopolitik yang bertentangan dengan prinsip bebas aktif.
Kondisi Terakhir
PPI Dunia menekankan dampak kebijakan tersebut terhadap posisi moral Indonesia dalam isu Palestina, di mana dukungan publik terhadap kemerdekaan Palestina menjadi bagian penting dari identitas diplomasi Indonesia. Koordinator PPI Dunia, Andika Ibrahim Nasution, menegaskan bahwa sikap kritis ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa Indonesia di luar negeri terhadap masa depan diplomasi nasional. PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menunda keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace dan membuka dialog publik mengenai arah kebijakan luar negeri. Mereka juga meminta evaluasi terhadap kesepakatan perdagangan ART dan penguatan kinerja diplomasi berdasarkan prinsip bebas aktif.
