PPI Dunia Kritik Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menuju Imperialisme

Arahan News - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengungkapkan kritik terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dianggap menyimpang dari prinsip bebas aktif. Kritik ini disampaikan melalui Surat Pernyataan Sikap Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 yang dirilis pada Sabtu, 8 Maret 2026.

Awal Kejadian

PPI Dunia menilai bahwa pemerintah Indonesia mulai mengambil keputusan diplomatik yang berpotensi membawa negara ke dalam kepentingan imperialisme global, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat. Dalam pernyataan tersebut, PPI Dunia menunjukkan keprihatinan atas pola pengambilan keputusan yang minim deliberasi institusional dan lebih didominasi oleh keputusan personal.

Perkembangan

Organisasi ini juga mengkritik fenomena “personalisasi diplomasi” yang dianggap berbahaya, di mana kebijakan luar negeri tidak melibatkan diskusi mendalam dengan para ahli, publik, maupun mekanisme kelembagaan dari Kementerian Luar Negeri. Koordinator PPI Dunia, Andika Ibrahim Nasution, menekankan bahwa sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme, Indonesia tidak seharusnya terjebak dalam agenda geopolitik yang dapat merugikan kedaulatan bangsa.

Kondisi Terakhir

PPI Dunia menyoroti keputusan pemerintah yang kontroversial, termasuk keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) dan kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang dianggap tidak seimbang. Mereka mengkhawatirkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia dan melemahkan prinsip politik luar negeri bebas aktif. PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menunda status keanggotaan dalam BoP dan membuka ruang diskusi publik yang lebih luas terkait kebijakan luar negeri. Selain itu, organisasi ini meminta agar perjanjian perdagangan ART ditinjau kembali dan mendorong Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam diplomasi Indonesia.