Pemprov Jatim Fokus pada Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Berkelanjutan untuk 2026

Surabaya, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sedang mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk percepatan sektor ketenagakerjaan dan transmigrasi pada tahun 2026. Pendekatan yang diambil lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan dua agenda utama yang menjadi prioritas.

Peluang Kerja untuk Penyandang Disabilitas

Salah satu fokus utama adalah perluasan kesempatan kerja formal bagi penyandang disabilitas. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, melalui Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Purwanti Utami, menyatakan bahwa meskipun terdapat regulasi yang melindungi dan memenuhi hak kerja penyandang disabilitas, realisasi penempatan di sektor formal masih rendah. Kesadaran dunia usaha menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif.

“Banyak perusahaan belum menjadikan penyerapan tenaga kerja disabilitas sebagai kebutuhan. Ini bukan hanya soal kepatuhan regulasi, tetapi juga komitmen sosial,” ungkap Purwanti.

Untuk mengatasi hal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur berencana memperkuat peran platform Jatim Bisa sebagai pusat data dan penghubung antara penyandang disabilitas dan dunia kerja. Platform ini akan terintegrasi dengan program Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Ketenagakerjaan Khusus, yang berfokus pada kelompok rentan.

Selain itu, kerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) akan dilakukan untuk mendukung pembiayaan peningkatan kompetensi tenaga kerja disabilitas. Skema ini memungkinkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelatihan dan pendampingan selama masa adaptasi kerja tanpa membebani perusahaan.

“Perusahaan tetap dapat merekrut, sementara pekerja disabilitas memperoleh penguatan kapasitas. Ini menjadi solusi saling menguntungkan,” jelas Purwanti.

Transformasi Kebijakan Transmigrasi

Perubahan signifikan juga terjadi pada sektor transmigrasi. Seiring dengan transformasi kebijakan nasional, jumlah transmigran asal Jawa Timur yang berangkat ke luar pulau terus menurun, dengan hanya 16 kepala keluarga yang diberangkatkan pada tahun 2025.

“Kondisi ini mendorong kami untuk mengalihkan fokus dari pengiriman transmigran ke penguatan bagi mereka yang sudah berada di lokasi,” ungkap Purwanti.

Transmigran asal Jawa Timur kini tersebar di beberapa wilayah, antara lain Polewali Mandar, Sidrap, dan Halmahera Tengah. Untuk mendorong kemandirian ekonomi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim menyiapkan proyek percontohan smart farming di Halmahera Tengah, bekerja sama dengan Telkom University Surabaya dan dukungan pendanaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Transformasi kebijakan transmigrasi ini juga diarahkan pada penerapan konsep 5T, termasuk Trans Tuntas, yang menekankan pentingnya penyelesaian masalah mendasar, seperti kepastian hak atas lahan.