Pemkab Kutai Kartanegara Paparkan Capaian Pembangunan 2025 dan Rencana Kebijakan 2026

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar ekspos untuk memaparkan capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 dan arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Odah Etam pada Rabu malam, 31 Desember 2025.

Ekspos tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, yang menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Aulia menyatakan, "Kegiatan ekspos pembangunan ini selalu kami laksanakan sebagai media transparansi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Melalui forum ini, kita merefleksikan kinerja pembangunan daerah di akhir tahun sekaligus mempublikasikan data-data program unggulan daerah agar menjadi pemicu keyakinan dan semangat untuk bekerja lebih baik ke depan."

Bupati Aulia menegaskan bahwa seluruh capaian yang dipaparkan merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat dalam mempercepat akselerasi dan transformasi pembangunan daerah. Fokus pembangunan tahun 2025 tetap selaras dengan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2045.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari sisi pengelolaan keuangan, Bupati Aulia mengungkapkan bahwa realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 relatif stabil, dengan rata-rata realisasi mencapai sekitar 85 persen. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah juga berada pada kisaran yang sama. Ia mengakui bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memerlukan inovasi dan energi lebih, meskipun kontribusi PAD menunjukkan tren positif dengan capaian signifikan.

Indikator Tata Kelola Pemerintahan

Pemkab Kukar telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadi indikator perbaikan tata kelola keuangan dan profesionalisme aparat pemerintah daerah. Bupati Aulia menekankan, "Opini WTP ini bukan sekadar prestasi, tetapi menjadi pengingat agar tata kelola pemerintahan terus dijalankan secara akuntabel dan profesional."

Pembangunan Manusia dan Kesehatan

Dalam hal pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kukar terus menunjukkan peningkatan. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga di bawah 7 persen, dan diharapkan dapat terus diturunkan melalui program-program tepat sasaran. Bupati Aulia menjelaskan, "Menurunnya tingkat kemiskinan mencerminkan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini harus terus kita jaga dan perkuat."

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting di Kutai Kartanegara menurun signifikan, kini berada sekitar 12,4 persen. Pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan penguatan program intervensi untuk memastikan penurunan ini berkelanjutan. Kualitas layanan kesehatan juga menunjukkan capaian positif, dengan tingkat kepuasan di sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kukar di atas 92 persen.

Pemkab Kukar juga memperluas akses layanan kesehatan melalui program berobat gratis dan pengoperasian puskesmas 24 jam. Dukungan APBD terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan berhasil membawa Kukar mencapai Universal Health Coverage (UHC), menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan 2026

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang berorientasi pada penataan kelembagaan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan dari semua ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.