Musrenbang Banjarejo Fokus pada Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran
Sumber Foto: infodesanews.com
Sorotan Utama

Musrenbang Banjarejo Fokus pada Infrastruktur dan Efisiensi Anggaran

BLORA, INFODESANEWS – Pemerintah Kecamatan Banjarejo bersama Forkopimcam dan para pemangku kepentingan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan di Gedung Kopendik. Kegiatan ini merupakan rangkaian penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2027.

Hadir dalam forum tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Blora, H. Mukhlisin. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar seremonial, melainkan fondasi APBD yang harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat.

Prioritas Infrastruktur dan Catatan Kritis

Mukhlisin menyoroti secara spesifik kondisi ruas jalan kabupaten Jatisari–Jatiklampok. Ia meminta agar ruas tersebut terus diusulkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan tidak dihilangkan dari daftar prioritas.

“Memang masih ada catatan khusus di infrastruktur. Ruas yang dilewati antar desa ini merupakan kewenangan kabupaten, harus tetap diperjuangkan,” tegasnya.

Efisiensi Anggaran dan Proyek Molor

Di tengah optimisme pembangunan, Mukhlisin mengakui adanya tekanan fiskal akibat pemotongan anggaran di tahun 2026. Ia mendorong perubahan pola pikir agar proyek tidak lagi menumpuk di penghujung tahun.

“Pengerjaan di awal tahun harus sudah bisa dikerjakan. Jangan menunggu akhir tahun. Pola molor harus kita ubah. Perencanaan matang harus diikuti eksekusi cepat,” tandasnya.

Sementara itu, Plt Camat Banjarejo, Heksa Wismaningsih, menyebut Musrenbang merupakan bentuk transparansi kepada masyarakat. Ia mengungkapkan dari total usulan yang masuk, infrastruktur mendominasi dengan 197 usulan, disusul sektor ekonomi sebanyak 37 usulan.

“Alhamdulillah, usulan jalan Jatisari–Jatiklampok dikawal DPRD. Ini sesuai arah kebijakan RKPD 2027 yang menempatkan infrastruktur di nomor satu,” ujar Heksa.

Selain infrastruktur, forum juga menyoroti penguatan UMKM. Heksa menuturkan dukungan akan diberikan melalui pelatihan pemberdayaan dari dana desa meski sempat terdampak efisiensi. Pemerintah kecamatan juga akan menggandeng OPD teknis seperti Disperindag dan Disparpora untuk mendorong produk lokal dan pariwisata.

Musrenbang Kecamatan Banjarejo ini menjadi barometer aspirasi warga sebelum dibawa ke tingkat kabupaten. Seluruh usulan prioritas akan diintegrasikan dalam forum Rancangan RKPD 2027 untuk dibahas bersama DPRD dan eksekutif.**Red