Mendagri Tito Karnavian Dorong Jajarannya Dukung Transformasi Kebijakan Presiden Prabowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan dukungan penuh terhadap transformasi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting agar berbagai program pemerintah daerah (pemda) dapat selaras dengan kebijakan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri dalam acara Pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Tito menekankan pentingnya pemahaman terhadap pemikiran strategis Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. Ia menyoroti bahwa kata kunci yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai di Kemendagri adalah transformasi, bahkan revolusi dalam cara berpikir dan bekerja.

Menurutnya, ASN yang berkualitas dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi salah satu syarat untuk mencapai tata kelola negara yang baik. "Artinya perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif," ujarnya.

Dalam situasi global yang semakin kompetitif dan tidak menentu, Indonesia diharapkan dapat memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor, termasuk pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi. Presiden Prabowo telah meluncurkan berbagai program yang bertujuan untuk menguatkan ketahanan tersebut.

Mendagri menegaskan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan daerah sejalan dengan arah kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh jajaran Kemendagri harus memahami paradigma besar yang sedang dibangun oleh pemerintah, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak pada masyarakat luas.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegasnya.

Mendagri juga menjelaskan bahwa perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan mengharuskan pemerintah untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intervensi negara dianggap penting untuk memperkuat kelompok masyarakat yang memiliki daya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Kemendagri harus memastikan bahwa kebijakan di daerah sejalan dengan program-program prorakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD diharapkan memahami arah perubahan ini agar program pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik itu, yaitu ekonomi sosial kerakyatan. Dalam konteks internasional, kita harus mengedepankan konsep self-reliance untuk mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri,” tandasnya.