Mendagri Dorong Dukungan Terhadap Kebijakan Transformasi Presiden Prabowo

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung transformasi dan kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan. Permintaan ini disampaikan Tito dalam acara pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Tito menekankan pentingnya pemahaman terhadap strategi Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. Ia menyebutkan bahwa salah satu fokus utama yang harus diperhatikan adalah transformasi serta revolusi dalam cara berpikir dan bekerja.

Menurut Tito, keberhasilan aparatur sipil negara (ASN) dalam mengelola administrasi pemerintahan menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai tata kelola negara yang baik. "Artinya, perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif," ujarnya.

Tito juga menilai bahwa Indonesia perlu memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor di tengah kompetisi global yang semakin ketat. Hal ini mencakup pertahanan negara, pangan, energi, dan ekonomi, di mana Presiden Prabowo telah menginisiasi berbagai program yang mendukung ketahanan di sektor-sektor tersebut.

Lebih lanjut, Tito menekankan peran strategis Kemendagri dalam mengawal pemerintah daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia menyatakan bahwa seluruh jajaran Kemendagri perlu memahami paradigma besar yang sedang dibangun, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang bertujuan untuk mendukung masyarakat luas.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tegas Tito. Ia menambahkan bahwa perubahan kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan memerlukan peran aktif pemerintah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok dengan daya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden Prabowo) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan, yakni adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi dan pasar,” jelas Tito. Dalam konteks ini, Kemendagri diharapkan dapat memastikan kebijakan di daerah sejalan dengan program-program prorakyat yang telah ditetapkan oleh Presiden.

Tito juga mengingatkan pentingnya pemahaman yang sama di kalangan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar program pembangunan dapat benar-benar berpihak kepada rakyat. "Semuanya harus mengarah kepada satu titik, ekonomi sosial kerakyatan, dan dalam konteks internasional kita harus mengedepankan konsep self-reliance, yaitu mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri," tutupnya.