Mendagri Dorong Dukungan Jajaran untuk Transformasi Kebijakan Pemerintah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh jajaran di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memberikan dukungan penuh terhadap transformasi dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Mendagri menekankan perlunya keselarasan antara program pemerintah daerah (Pemda) dan kebijakan Presiden.

Pesan ini disampaikan Mendagri dalam acara pelantikan Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, pada Kamis, 12 Februari 2026.

Pentingnya Pemahaman Strategis

Mendagri menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap pemikiran strategis Presiden, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan perubahan paradigma pembangunan. Ia mengungkapkan bahwa transformasi dan revolusi dalam cara berpikir dan bertindak menjadi kata kunci yang harus dipahami oleh seluruh jajaran Kemendagri.

“Artinya, perubahan yang sangat mendasar, yang akan bergerak cepat, revolutif,” ujarnya.

Peran Kemendagri dalam Mengawal Kebijakan

Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, Mendagri menekankan perlunya Indonesia memperkuat ketahanan nasional dan kemandirian di berbagai sektor, termasuk pertahanan, pangan, energi, dan ekonomi. Ia menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah meluncurkan berbagai program yang mendukung ketahanan tersebut.

Mendagri juga menekankan bahwa Kemendagri memiliki peran strategis dalam memastikan daerah mengikuti arah kebijakan pemerintah. Ia meminta seluruh jajaran Kemendagri untuk memahami paradigma besar yang sedang dibangun, termasuk penguatan ekonomi sosial kerakyatan yang berpihak pada masyarakat luas.

Menuju Ekonomi Sosial Kerakyatan

Perubahan arah kebijakan menuju ekonomi sosial kerakyatan memerlukan peran aktif pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Mendagri menjelaskan bahwa intervensi negara sangat penting untuk membantu kelompok masyarakat dengan daya beli rendah.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan, yaitu adanya intervensi pemerintah dalam ekonomi dan pasar,” jelasnya.

Kepala Daerah dan DPRD Harus Selaras

Mendagri juga menekankan bahwa Kemendagri harus memastikan kebijakan di daerah sejalan dengan program-program prorakyat yang dicanangkan oleh Presiden. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD perlu memahami arah perubahan tersebut agar program pembangunan dapat benar-benar berpihak kepada rakyat.

“Semuanya harus mengarah kepada satu titik, yaitu ekonomi sosial kerakyatan. Dalam konteks internasional, kita harus mengedepankan konsep self-reliance agar mampu berdiri di atas kaki sendiri dan mandiri,” tutupnya.