Menag Dorong Partisipasi MUI dalam Penentuan Kebijakan Nasional

Jakarta, MUI Digital— Menteri Agama Republik Indonesia, KH Nasaruddin Umar, menekankan pentingnya keterlibatan tokoh agama, termasuk ulama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam proses penentuan arah kebijakan nasional. Dalam pandangannya, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks, sehingga diperlukan kontribusi aktif dari ulama sejak tahap perumusan kebijakan.

Dalam kesempatan yang berlangsung di Mukernas I MUI di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/2/2026), Menag menegaskan bahwa keterlibatan ulama seharusnya tidak hanya terjadi saat permasalahan sudah muncul. "Sering kali kita diajak untuk memikirkan akibat, padahal sebabnya tidak pernah didiskusikan bersama. Sekarang saatnya menggandeng ulama dari sektor hulu. Saya sudah sering menyampaikan kepada Bappenas agar tokoh agama, termasuk MUI, dilibatkan sejak awal," ujarnya.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan bahwa masalah yang dihadapi sering kali berakar dari perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), sementara dampaknya dirasakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). "Sektor hulu ditentukan Bappenas, efeknya Kemensos. Kita sadar betul bahwa para ulama tidak sepantasnya hanya terlibat dalam penanganan akibat, tetapi seharusnya dilibatkan dalam pembahasan sebab-sebabnya," tambahnya.

Menag menyatakan bahwa tidak mungkin seorang ulama dapat diminta untuk menyelesaikan akibat tanpa dilibatkan dalam pemikiran bersama mengenai penyebabnya. Dengan demikian, harapannya adalah agar para ulama dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam merumuskan kebijakan yang berimpact positif bagi masyarakat.